Peningkatan Kualitas Legal Drafting dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Sebuah Upaya Problem Solving

Parningotan Malau, Mustika Maharani, Fathur Ash Shadiq, Taufiq Rabbani Hakim, Mega Auliana, Bunga Lestari Situmorang, Romanus Roman Tokan, Muhammad Arif Ramadhan, Fahra S Sulfiana Putri, Jupri Jupri

Abstract


Legal drafting merupakan aspek krusial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas dan efektivitas regulasi. Namun, di Indonesia, proses penyusunan peraturan sering menghadapi kendala berupa bahasa hukum yang ambigu, multitafsir, dan inkonsistensi terminologi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa. Artikel ini bertujuan menganalisis permasalahan utama dalam legal drafting di Indonesia dan menawarkan solusi strategis melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi drafting, dan standarisasi bahasa hukum. Metode penelitian kualitatif dengan analisis dokumen dan studi literatur digunakan untuk menggali faktor penyebab dan dampak dari buruknya drafting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pelatihan intensif, teknologi modern, dan reformasi prosedur pembentukan peraturan dapat meningkatkan kualitas legal drafting secara signifikan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam memperbaiki sistem legislasi nasional sehingga tercipta peraturan yang jelas, efektif, dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Keywords


legal drafting, kualitas regulasi, metode normatif, peraturan perundang-undangan

Full Text:

PDF

References


Adiwijaya, A. J. S., Suryani, D., Komandoko, K., & Vijay, M. (2021). Urgensi Reformasi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Dampak Penerapan Konsep Omnibus Law di Indonesia. Jurnal Ilmiah Living Law, 14(2), 1–15. https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/6299/3136 Ansori, L. (2019). Legal drafting: Teori dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan. Depok: Rajawali Pers.

Chandra, M. Jeffri Arlinandes. (2023). "Prasyarat Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Perundang-undangan." Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20, No. 4, hlm. 79–89. https://repository.unsri.ac.id/91722/1/REKONS~2.PDF

Claudia, J. C., & Rasji, R. (2022). Peran dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/500/732

Faizien, M., Hairullah, S., Karimah, S., Lahmudinnur, & Efendy, N. (2025). Pentingnya legal drafting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. IJIJEL, 3(2), 1327–1340. file:///C:/Users/ThinkPad/Downloads/Muhammad+Faizien.pdf Simabura, C., & Fajri, M. N. (2022). Konstitusionalitas Penerapan Mekanisme Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. Jurnal Konstitusi & Demokrasi, 2(1), 4.

https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=jurnalkonsdem

Handoyo, B. H. C. (2021). Prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting: Pedoman bagi perancangan peraturan perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius.

Hatta, M. (2023). Pelatihan legal drafting pada Fakultas Syariah IAIN Malikussaleh. Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 29–37. https://journal.lps2h.com/academica/article/view/35/26

Hikmawati, R., Nursalam, M., & Zulfikar, R. (2023). Pendampingan kompetensi legal drafting sebagai upaya meningkatkan implementasi fungsi legislatif desa. Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 1008–1015.

Kamarudin. (2021). Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. Perspektif Hukum, 15(2), 1–15.

Ningsih, F. (2022). Politik Hukum Problematika Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. COMSERVA. https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/428/666

Prabandani, H. W. (2022). MENELUSURI KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM (Discovering the Position of Pancasila as the Basic

Jurnal Ilmu Hukum (JIH), Volume 5 Nomor 2: 67-82

JUNI 2026

E-ISSN: 2964-7827

https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/JIH

Norm in Indonesia). IBLAM Law Review. https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/63/42

Prakoso, A. R. (2022). Pengaruh Kekuatan Sosial Dan Politik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi. https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/5939/2110

Rahma, S. L., Sari, L., Muaviroh, S., Banu, F. F., & Madya, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 8(9), 61–70. https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/

Rahman, M. T., Mahfuzah, S., Al-Madani, M. R., Lahmudinnur, & Efendy, N. (2025). Menyempurnakan proses legal drafting di Indonesia: Tantangan, strategi, dan rekomendasi untuk regulasi berkualitas. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(2), 1160–1175. https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1092/648

Rishan, I. (2022). Evaluasi performa legislasi dalam pembentukan omnibus law Cipta Kerja: Kajian legisprudensi. Undang: Jurnal Hukum, 5(1), 43–67. https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/390

Sadono, B., & Rahmiaji, L. R. (2021). Pro kontra terhadap prosedur dan substansi omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 601–620. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1063&context=jhp

Situngkir, R. (2022). Urgensi Penerapan Omnibus law Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pembentukan Regulasi Di Indonesia. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/download/193/184

Sjarif, Fitriani Ahlan. (2023). "Strategi M

ewujudkan Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dan Bermanfaat dalam Pembentukan Undang-Undang." Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20, No. 4, hlm. 120–135

https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1196/pdf

Sumiati, T., Darmawan, D., & Putra, Y. P. (2023). Peningkatan kompetensi menyusun legal drafting bagi aparatur desa. Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 5(3), 118–123. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/vivabio/article/view/51471/44194

Suryati, R. D., & Sardana, L. (2022). Tinjauan hukum terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Simbur Cahaya, 28(2), 97–102.

Wahanisa, R., & Al Fikry, A. H. (2021). Menyoal Problematika Undang-Undang Cipta Kerja: Kajian dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Negara Hukum Demokrasi. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(3), 1–15. Wardani, R. P., & Firdaus, S. U. (2022). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja dalam korehensi teori pembentukan undang-undang. Sovereignty, 1(4), 724-733.. https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/120 Zebua, D. E., Siallagan, H., & Simamora, J. (2022). Analisis Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law, 1(1), 1-12.

https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/administrative_law/article/view/553

Jurnal Ilmu Hukum (JIH), Volume 5 Nomor 2: 67-82

JUNI 2026

E-ISSN: 2964-7827

https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/JIH

Zulaiha, H. (2022). Dampak pengesahan ruu omnibus law dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Qawanin. https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.168

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183.

Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmu Hukum