Optimalisasi Peran Hukum Dalam Program Makanan Bergizi Sebagai Upaya Peningkatan Pendidikan Dan Ekonomi

Abstract

Tingginya angka stunting dan gizi buruk di Indonesia menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pemenuhan hak dasar anak, khususnya hak atas pangan dan pendidikan. Pemerintah Prabowo Subianto merespons isu ini melalui program makan bergizi bagi peserta didik secara nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran hukum dapat dioptimalkan dalam menjamin keberhasilan implementasi program makan bergizi sebagai instrumen peningkatan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis, yang bertujuan menelaah kerangka hukum positif serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum berperan penting sebagai dasar legitimasi, alat pengawasan, serta sarana koordinasi lintas sektor. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh penguatan regulasi teknis, sinergi pusat-daerah, serta penerapan prinsip good governance. Optimalisasi peran hukum akan mendorong keberlanjutan program makan bergizi sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi nasional.