Justice Collaborator Peristiwa Pidana Pembunuhan Rumit Sebagai Pertimbangan Mutlak Hakim Peringan Hukuman The Role Of A Justice Collaborator In Complex Murder Cases
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel, pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan ke 7. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2017;
----------------. Percobaan & Penyertaan, Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2018;
Ahmad Sofian dan Jesica Nadine. Tindak Pidana Pencucian Uang, Komparasi Indonesia Dan Malaysia. Jakarta: Kencana. 2022;
Amran Suaidi. Filsafat Hukuk Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika. Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan ke-2. 2020;
Barda Nawawi Arief. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2005;
--------------------. Perbandingan Hukum Pidana. Cetakan ke 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010
Faisal. Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Thafa Media.2022;
Frans Maramis. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2016;
Hidayatullah. Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media. 2021;
Jan Remmelink. Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2003;
Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana. 2021;
Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana Normatif, Teorestis dan Praktik Dan Permasalahannya. Bandung. PT ALUMNI. 2021;
----------------. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teorestis dan Praktik Peradilan. Bandung. Mandar Maju. 2010;
L.J. Van Apeldoren. Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Totde Studie Van Het Nederlandse Recht, Cetakan Ke 29. Jakarta.: PT Pradnya Paramita. 2001;
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013;
Pristika Handayani. Metode Penelitian Hukum. Jakarta Selatan: Damera Press.
;
Satjipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat, Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Angkasa, Bandung. 1986;
Siswanto Sunarso. Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi. Cetakan ke-1. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2015;
Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Cetakan ke 25. 2019;
----------------, dkk. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2021;
Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Cetakan
II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2013;
Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik), Cetakan Ke 3.. Depok.: Rajagrafindo Persada. 2020;
Teguh Prasetyo. Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Cetakan Kedua.
Bandung: Nusa Media. 2015;
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Manuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Cetakan ke-2. Depok: Rajagrafindo Persada. 2020;
Teguh Sulistia, Aria Zurnetti. Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi.
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2011;
Topo Santoso. Asas-Asas Hukum Pidana Dilengkapi Uraian KUHP Nasional.
Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2023;
- -. Hukum Pidana Suatu Pengantar. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
;
Widodo Dwi Putro. Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011;
Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 2002;
Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2007;
- -. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2010;
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional).
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua LPSK RI Tahun 2011
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/PID.B/2022/PN JKT.SEL., Tanggal 13 Februari 2023
Jurnal/Artikel/Tesis/Disertasi
Ali Dahwir, Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia, Volume 21 Nomor 3, Bulan September 2023. hlm 267.Diakses Rabu 17 Juni 2024 Jam
43 Wib
Choirul Musta’in. 2015. Tinjauan Hukum Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan. file:///H:/SEMUA/Dokumen%20S2/TESIS/TESIS%20FULL%201.pdf.
Diakses Sabtu 24 Agustus 2024 Jam 14.12 Wib
Detik. Com. https://news.detik.com/berita/d-6541149/lindungi-bharada-e- masyarakat-kirim-amicus-curiae-ke-pn-jaksel-hari-ini. Yulida Medistiara. Senin 30 Januari 2023. Jam 08.16 wib.
Indonesia Corruption Watch.https://antikorupsi.org/id/perlunya-peneguhan- status-justice-collaborator-tindak-pidana. Lalola Easter K. Minggu 08 Mei 2023 Diakses Selasa 14 Mei 2024
Lalola Easter K.. 2023. Perlunya Peneguhan Status Justice Collaborator Tindak Pidana. https://antikorupsi.org/id/Indonesia Corruption Watch. Minggu 08 Mei 2023.
Lilik Mulyadi. Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus_ce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014.
Melvia Body Panjaitan. 2016. Konsep justice collaborator dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia. https://lib.ui.ac.id/detail?id=20433803&lokasi=lokal. Diakses hari Minggu jam 12.50 Wib
Nomero Armandheo Simamora, Edi Pranoto. 2023. Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai Justice Collaborator Di Indonesia. Iblam Law Review, P-ISSN 2775-4146 E-ISSN 2775-3174, Volume 3, Nomor 1, 2023.
Sarli Zulhendra. 2015. Pandangan LPSK Mengenai Perlindungan Bagi Saksi Berdasarkan Perannya Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana [tesis]. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Tennessee Corint. 2024. Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Tindak Pidana Yang Bersifat Terorganisir. https://repository.unja.ac.id/65113/1/Tesis%20Final.pdf Diakses Sabtu 24 Agustus 2024 Jam 14.12 Wib
Wilia Arsila, Indah Herlina. 2024. Analisa Penetapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Hukum dan Peradilan: Similia Similibus Vol. 1, No. 1, 2024.
Yulida Medistiara. 2023. Lindungi Bharada E Masyarakat Kirim Amicus Curiae ke PN Jaksel Hari Ini. https://news.detik.com/berita/d-6541149/Senin 30
Januari 2023 https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-hukum-di- dunia-lt630c8940aa8b6/
Renata Christha Auli, S.H.. https://www.hukumonline.com/klinik/a/logika- penalaran-hukum-dan-argumentasi-hukum-lt62ce4939aaf00/
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmu Hukum





