Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kota Batam

Abstract

Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah mengalami perkembangan pesat dalam pembangunan permukiman, kegiatan industri, dan infrastruktur publik, yang mengakibatkan peningkatan volume air limbah domestik. Kondisi ini menimbulkan risiko signifikan terhadap pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola secara tepat. Tata kelola kawasan Batam dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang menjalankan mandat dari pemerintah pusat. Namun demikian, peran BP Batam dalam pengelolaan air limbah domestik menimbulkan persoalan hukum terkait dasar, ruang lingkup, dan pertanggungjawaban kewenangannya dalam perspektif asas legalitas dan prinsip good environmental governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang mengkaji regulasi terkait kewenangan BP Batam, rezim Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BP Batam bersumber dari kewenangan delegatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksananya. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kelembagaan, cakupan layanan pengolahan air limbah yang terbatas, serta kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kejelasan hukum, kapasitas kelembagaan, dan tata kelola lingkungan guna mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif dan berkelanjutan
.