FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENANGANI RUMAH LIAR

Dwi Septawinarti, Linayati Lestari, Erwin Ashari

Abstract


Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui bagaimana penegakan peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 148, 149 UU No 34 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa (1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk pembantu kepala daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Rumah Liar di Kota Batam sudah ada sejak dulu, perumahan liar menjadi permukiman atau tempat tinggal bagi masyarakat pendatang atau masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki rumah di Batam. Kini rumah liar pun sudah merebak dimana-mana termasuk di Kecamatan Batu Aji. Hal ini menjadi persoalan utama bagi Pemerintah Kota Batam, dimana Pemerintah harus mengambil sikap tegas dalam masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban permukiman liar di Kecamatan Batu Aji oleh Pemerintah Kota Batam serta mengetahui kesesuaian pelaksanaan penertiban permukiman liar di Kecamatan Batu Aji oleh Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Batu Aji. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam menangani permmukiman liar di Kecamatan Batu Aji sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun masih perlu membenahi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Dalam hal penertiban permukiman liar yang masih banyak tersebar di Kecamatan Batu Aji, disarankan agar pemerintah dalam hal ini bertindak tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku serta lebih mengedepankan sikap ramah, dan bersahabat terhadap pemilik rumah liar tersebut.Pihak instansi yang terkait, khususnya Pemerintah Kota Batam, dapat melakukan penyuluhan mengenai kebersihan lingkungan kepada masyarakat di area permukiman liar, agar nanti masyarakat lebih peka terhadap lingkungan yang kumuh tersebut dan secara langsung masyarakat dapat memelihara ataupun menjaga lingkungan permukimannya.


Keywords


Implementasi kebijakan; Pemerintah; Rumah Liar

Full Text:

PDF

References


Aprostowo. 2005. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.

B.Mathew dan Michael Huberman.1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta:UIP.

Cevilla Convello G, dkk. 1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Indonesia.

Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, Malang : UMM Press.

Indriyani, I, Lestari, L, & Rasal, A. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Kompensasi Pada Pegawai Kantor Kecamatan Nongsa. Jurnal Dimensi. Vol. 8. No. 1., Maret 2019. Hal. 127-141. ISSN: 2085-9996.

Lexy J Maleong. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mardalis. 1999. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta : Bumi Aksara.

Moh Panbudu. 2005.Metode Penelitian Geografi. Jakarta: Bumi Aksara.

Puji Melita Sugiana.2012. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi KUBE Di Jakarta Selatan. Program Studi Administrasi Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 2002. Policy Implementation and Bureaucracy,Second edition, the Dorsey Press. Chicago-Illionis.

Sadyohutomo. 2009. Manajemen Kota dan Wilayah. Jakarta : Bumi Aksara.

Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono.2009. Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&d. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.2012.Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.

Verill M. Law & W. David Kelton. 1999. Simulation Modelling & Analysis. Second Edition: Mc Graw-Hills.

Buku Panduan Kantor Kecamatan Batu Aji Tahun 2017.

Data monografi Kecamatan Batu Aji tahun 2015.

Peraturan Derah Kota Batam Nomor: 2 Tahun 2005, tentang pemekaran, perubahan, perbentukan Kecamatan Batu dan Kelurahan di daerah Kota Batam.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

Pemerintah Kota Batam:Kecamatan Batu Aji Dalam Angka, 202, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Singingi, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siak, Karimun dan Juga Kota Batam.

Nurma Ari Widyaningrum. 2012. Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Subsidi Liquefied Pentroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram. Universitas Indonesia, Depok.

www.Bapedda Kota Batam, 2011.com.

http://Citra-Wayan/2013/03/Keberadaan-Permukiman-Liar. html.

http://permukimankumuh-diAmerika Serikat.

http://aflahchintya. Wordpress.com.

www.Posmetro.co/read/2017/10/06/60b0-Rumah liar Kota Batam.

www.academia.edu/9761534/permukimanliar.

batam.go.id/profil-geografis.html.




DOI: https://doi.org/10.33373/dms.v9i2.2551

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.