STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK SEBELUM ADANYA UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

DOI: https://doi.org/10.33373/pta.v4i2.4971

Abstract

Tujuan dalam penulisan ini adalah agar menganalisa secara normative mengenai anak hasil dari perkawinan campuran warga Negara yang dalam hal ini diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Dalam hal kewarganegaraan anak bisa diperoleh setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak bisa menentukan sendiri warga Negara karena sudah dianggap dewasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan ini diharapkan nantinya tidak ada keresahan terhadap anak, dan juga hak-hak anak tetap terjaga terutama dalam hal administrasi di Indonesia

References

Enggi Holt, Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 17 April 2006

Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro, 2000

Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata: Suatu Pengantar, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005

Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Alumni, 1995

Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan