Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan kontrak elektronik dalam berbagai transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik, sehingga diperlukan kajian mengenai keabsahannya berdasarkan perspektif hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kontrak elektronik, penerapan syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta kekuatan hukum kontrak elektronik dalam hubungan hukum para pihak. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, serta memiliki kekuatan pembuktian yang diakui dalam sistem hukum Indonesia.

Perjanjian, Keabsahan, Kontrak, Elektronik, Hukum Perdata

Jurnal

Kastulani, Mhd, And Muhammad Yasid, ‘Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Dan Pelaksanaan Kontrak’, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2025

Saparyanto, ‘Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 9.1 (2021)

Saputra, Deden, ‘Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata’, Jukahu: Jurnal Kajian Hukum, 1.1 (2025), Pp. 32–40

Sari, Ikka Puspita, ‘Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E- Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata’, Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum, 2.2 (2022), Pp. 77–92, Doi:10.47776/Alwasath.V2i2.213

Sasmita, Rosnawati, And Wilma Silalahi, ‘Analisis Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia’, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, 10.5 (2026), Pp. 2246–6111

Septiari, Ni Luh Gede Mella, And Ni Made Puspautari Ujianti, ‘Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Uu Ite’, Indonesian Journal Of Law And Justice, 2.4 (2025), P. 10, Doi:10.47134/Ijlj.V2i4.4320

Nawaskoro, Hardito, And Luthfiyyah Amalina Husna, ‘Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Elektronik Hukum Perdata Indonesia’, Journal Of Golden Generation Legal Science, 2.4 (2025), P. 10, Doi:10.47134/Ijlj.V2i4.4320

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Pemerintah, Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik., 2019

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2024, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Ln Tahun 2024 Nomor 1, Tln Nomor 6905., 2024

Kitab Undang-Undang Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Dan Pasal 1338., N.D.