Pengadaan barang dan jasa seringkali menjadi sumber perselisihan karena berbagai faktor, seperti pelanggaran kontrak, ketidaksesuaian spesifikasi, dan praktik yang tidak transparan. Dalam konteks ini, peran paralegal menjadi penting untuk mendukung proses penyelesaian sengketa. Artikel ini mengkaji peran paralegal dalam membantu penyelesaian perselisihan pengadaan melalui pendekatan litigasi dan non-litigasi. Fokus utama penelitiannya adalah fungsi paralegal dalam mengumpulkan dan mengelola dokumen hukum, menganalisis peraturan terkait, memberikan bantuan administratif, dan mendukung proses mediasi atau arbitrase. Dengan menguasai aspek hukum dan prosedur, paralegal berkontribusi dalam mempercepat penyelesaian perselisihan, mengurangi potensi eskalasi konflik, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan. Studi ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi paralegal, termasuk terbatasnya kewenangan dan kurangnya pengakuan formal dalam sistem hukum Indonesia. Artikel ini merekomendasikan peningkatan pelatihan, sertifikasi, dan kolaborasi antar profesi hukum untuk mengoptimalkan peran paralegal dalam menyelesaikan perselisihan pengadaan barang dan jasa secara efektif.

Paralegal; Penyelesaian Sengketa; Pengadaan Barang dan Jasa

Buku

Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2018)

D.J Ravindran, Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal, 1989

Dwi Dasa Suryantoro, ‘Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum’, 2018, pp. 39–60

Fahmi, Irfan, Manajemen Produksi Dan Operasi (Bandung: Alfabeta, 2014)

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2019)

Rifqi Ridho Phahlevy, Abdul Fatah, Narwoko, Ahmad Bagus Aditia, Sugianto, Elha Zastis, ‘Hukum Dan Pendidikan Paralegal Di Indonesia’ (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021), p. 154

Sena, Gede Arya Wira, Eksistensi Paralegal Bagi Masyarakat Pencari Keadilan, 2022

Witandri, Peran Dan Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum, 2024

Jurnal

Agung, Dirga, and Andi Dewi Pratiwi, ‘Analisis Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan Profesi Advokat Dan Paralegal Dalam Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial’, Ezra Science Bulletin, 2 (2024), 533–45

Arya Made Permana, I Putu Rasmadi Atsha Putra, ‘Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum Di Indonesia Melalui Paralegal’, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17 (2023), 221–34

Cokorda lstri Dharmasatyari, I Nyoman Gede Sugiartha, NI Made Sukaryati Karma, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN’, Jurnal Preferensi Hukum, 2 (2021), 218–22

Dery Hendryan, Martina Male, ‘Tinjauan Hukum Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018’, Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 08 (2025)

Farmandou, Afra Safira, and Kadek Julia Mahadewi, ‘Etika Profesi Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum’, Vidhisastya : Journal for Legal Scholars, 2021, 22–36

Gusmita, Welia, ‘Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Padang’, Madania : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam, 14 (2024), 67–73

Ibrahim Fattah, Muthmainnah, ‘PERAN PARALEGAL MENDAMPINGI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PAREPARE’, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9 (2021), 384–95

Maharani, Marsha, Arsa Ilmi Budiarti, Bunga Pertiwi, Tontowi Puteri, and Gladys Nadya, ‘Community-Based Paralegals for Access to Justice in Indonesia : A Strategic Enhancement’, Journal of Contemporary Sociological Issues, 4 (2024), 144–64

Mas Agus Priyambodo, ‘Mekanisme Penyelesian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Konstruksi’, Iblam Law Review, 01 (2021), 173–77

Moonti, Roy Marthen, ‘Peningkatan Kapasitas Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No . 1 Tahun 2018’, Jurnal Kabar Masyarakat, 3 (2025), 36–48

Muhammad Ikhsan Siregar, Mukidi, Ibnu Affan, ‘Penyelesaian Sengketa Akibat Wanpretasi Pihak Penyedia Barang Dan Jasa Melalui Elektronik Kepada Pemerintah Perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah’, Jurnal Ilmiah Metadata, 3 (2021), 1147–70

Nugraha, Naufal Satria, Amelinda Safira Firmansyah, Zulfa Rena Wijayanti, Daud Renata, and Candra Ramadan, ‘Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan’, Media Hukum Indonesia (MHI), 2 (2025), 352–60

Pangesti, Shalma Diva, and Arista Candra Iraawati, ‘Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Dan Peran Paralegal Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia’, ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 4 (2025), 1239–46

Prabowo, Andrianto, and M Abdim Munib, ‘Peranan Dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bojonegoro’, Jurnal Independent Fakultas Hukum, 2014, 197–204

Putra, Pamungkas Satya, Rani Apriani, and Hevi Dwi, ‘Paralegals in Digital Learning Transformation : Profession or Competence?’, Proceedings of the 2nd Lawang Sewu International Symposium on Humanities and Social Sciences 2023 (LEWIS HUSO 2023), 2023 (2023), 262–69

Ramadhani Ade Setiawan, ‘Peran Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Posbakumadin Pengadilan Negeri Wonogiri)’, Dinamika Hukum, 13 (2022), 274–96

Revanda Bangun, Muhammad Arifin, Ida Nadirah, ‘Legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi, 2023, 47–57

Rosalina, Maria, ‘Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan’, Jurnal Hukum Kaidah, 17 (2000), 63–76

Sholeh, Mohammad, Kesi Widjajanti, and Rohmini Indah Lestari, ‘Penerapan Good Governance Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah’, Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis, 16 (2024), 266–79

Tobi Haryadi, Rianda Riviyusnita, ‘Kompetensi Paralegal Dalam Bantuan Hukum: Dampak Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018 Dan Prospek Regulatif’, Jurnal Disiplin, 31 (2025), 179–84

Wahyudi, Johan, ‘Penerapan Prinsip Transparansi Dan Prinsip Akuntabilitas Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Tanggap Darurat Covid-19’, Jurist-Diction, 5 (2022), 2247–70

Zaidan, Muhammad Abyan, Marlina Dewi Setiani, Nirma Shalwa, and Shinta Mariam, ‘Sinergi Paralegal Dan Advokat Dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum Yang Holistik’, Customary Law Journal, 2 (2025), 1–10

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269).