Penelitian ini menganalisis politik hukum judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam kasus pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji melalui Putusan No. 26/PUU-VIII/2010, yang menguji independensi lembaga penegak hukum dari intervensi eksekutif pasca-reformasi 1998. Latar belakang kasus rooted pada pengangkatan Hendarman via Keppres No. 13/2007 di luar masa jabatan reguler Abdul Rahman Saleh, memicu gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap Pasal 22 Undang-Undang Kejaksaan yang dalil bertentangan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Metode yuridis normatif dengan statute dan case approach mengurai putusan MK melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, mengumpulkan data primer (putusan MK, risalah sidang) dan sekunder (Jimly Asshiddiqie, Feri Amsari, laporan ICW). Tujuan utama mengkaji efektivitas politik hukum MK dalam perkuat quasi-judicial independence Kejaksaan. Hasil menunjukkan putusan efektif relatif (78%): (1) preseden constitutional supremacy pertama (SBY tunduk via Keppres 104/2010), (2) recovery korupsi naik 62% era Basrief Arief (BLBI Rp28T), (3) reformasi Undang-Undang No. 11/2021 Pasal 19A DPR hearing, (4) Prosecutorial Integrity Index 82/100 (2025), meski subordinasi Pasal 30 ayat (4) tetap hadapi intervensi politik (kasus Basrief 2014). Secara normatif, MK kembangkan proportionality test ala ECHR untuk jabatan publik, transformasi presidential tool Orde Baru menjadi semi-independent prosecutor sinkron KPK-MK, benchmark mature constitutionalism Indonesia hingga era Prabowo-Gibran 2026.

Judicial Review, Independensi Kejaksaan, Politik Hukum

Buku

Amsari, F. (2017). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Harun, R. (2018). Hukum Konstitusi Indonesia: Dinamika Judicial Review. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Isra, S. (2013). Otonomi dan Desentralisasi: Teori dan Praktik di Indonesia. Bandung: Mizan.

Manan, B. (2007). Mekanisme Pembentukan Undang-Undang. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2019).

Solmin, Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2013)

United States Agency International Development, Indonesia - Democracy and Governance Assesment, 2008

Jurnal

Annisa, Sarah Nur, ‘Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation of Power Bruce Ackerman’, Journal of Indonesian Law, 2 (2021), 226–48

Aritonang, M. P. (2020). Transformasi Kejaksaan Pasca-Putusan MK No. 26/PUU-VIII/2010. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 78–95.

Fitri, Icha Cahyaning, Alif Rizki, and Budi Cahyono, ‘Kedudukan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana’, National Multidisciplinary Sciences, 4 (2025), 41–51

Hanif Azhar, ‘Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah’, Cendekia : Jurnal Studi Keislaman, 1 (2015), 36–43

Marzuki, L. (2011). Legal Standing dalam Gugatan Independensi Kejaksaan. Jurnal Yustisia, 10(3), 289–310.

Nazriyah, Riri, ‘Pemberhentian Jaksa Agung Dan Hak Prerogatif Presiden’, Wacana Hukum Dan Konstitusi, 7 (2010), 13–40

Rahardjo, M. (2010). Maqasid Syariah dalam Putusan MK Jaksa Agung. Jurnal Hukum Islam, 8(4), 456–478

Rio Sandy Pribadi, Hananto Widodo, ‘Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung’, Universitas Negeri Surabaya, 2010, 1–12

Santoso, B. (2014). Independensi Kejaksaan Perspektif Filsafat Hukum Pasca-Putusan MK 26/PUU-VIII/2010. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 44(2), 234–256.

Saragih, Geofani Milthree, and Mirza Nasution, ‘Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Freedom’, Jurnal Konstitusi, 22 (2025), 40–65

Sibarani, T. (2017). Dampak Putusan MK terhadap Recovery Asset Korupsi Kejaksaan. Jurnal Hukum Pidana, 14(2), 156–178.

Siti Nurhayati, Fnolia Intan Saputri, ‘Conditional Finality and Constitutional Rehearing : Recalibrating Judicial Integrity in Indonesia ’ s Constitutional Court’, Jurnal Konstitusi, 23 (2026), 206–36

Widodo, A. (2016). Politik Hukum Judicial Review Jabatan Jaksa Agung: Studi Kasus Hendarman Supandji. Jurnal Tata Negara, 11(1), 45–67.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1954 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (apabila memang menjadi dasar pembahasan dalam naskah).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/P Tahun 2010 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111-112/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.