Transformasi digital pelayanan publik di Indonesia semakin mengarah pada integrasi layanan, interoperabilitas sistem, dan penyederhanaan prosedur administratif. Salah satu bentuk konkret kebijakan tersebut terlihat dalam penggunaan aplikasi All Indonesia sebagai platform digital terpadu untuk deklarasi kedatangan penumpang internasional. Aplikasi ini mengintegrasikan layanan keimigrasian, kesehatan, karantina, dan kepabeanan ke dalam satu kanal digital yang dapat diakses melalui aplikasi seluler maupun laman web. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pembentukan regulasi layanan digital terintegrasi di Indonesia dengan menjadikan All Indonesia sebagai studi kasus. Fokus kajian diarahkan pada dasar legitimasi kewajiban penggunaan aplikasi, arah politik hukum nasional dalam digitalisasi pelayanan publik, serta persoalan hukum yang timbul terkait asas legalitas, perlindungan data pribadi, aksesibilitas, dan akuntabilitas antarlembaga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pelayanan publik, pelindungan data pribadi, sistem elektronik, dan keimigrasian, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan All Indonesia sejalan dengan arah politik hukum Indonesia yang mendorong keterpaduan layanan digital nasional. Namun, agar selaras dengan prinsip negara hukum, kebijakan tersebut perlu ditopang oleh pengaturan yang lebih tegas mengenai sumber kewajiban, tata kelola data lintas instansi, mekanisme pengawasan, perlindungan hak subjek data, prosedur koreksi, serta jaminan layanan alternatif bagi kelompok yang mengalami hambatan digital. Dengan demikian, regulasi layanan digital terintegrasi harus dibangun tidak hanya atas dasar efisiensi, tetapi juga atas dasar legalitas, proporsionalitas, perlindungan hak, dan akuntabilitas.

Politik Hukum, Layanan Digital Terintegrasi, All Indonesia, Pelayanan Publik, Perlindungan Data Pribadi.

Buku

Asshiddiqie, J. (2019). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.

Indrajit, R. E. (2016). Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Andi.

Mahfud MD, M. (2020). Politik hukum di Indonesia (Rev. ed.). Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Rev. ed.). Kencana.

Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Siahaan, H. P. (2019). Administrasi publik dan pelayanan publik. Gramedia.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Sutabri, T. (2018). Sistem informasi manajemen. Andi.

Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik. Bayumedia Publishing.

Jurnal

Direktorat Jenderal Imigrasi. (2025, August 28). Pemerintah rilis All Indonesia, integrated passenger declaration system.

Direktorat Jenderal Imigrasi. (2025, October 2). Mulai 1 Oktober, deklarasi kedatangan penumpang wajib dilakukan di aplikasi All Indonesia.

Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2023). Hak atas privasi dan politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lex Renaissance, 7(3), 445–461. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1

Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di Indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(3), 435–452.

Hidayat, R., & Prasetyo, D. (2024). Interoperabilitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mewujudkan good governance. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 21(2), 110–125.

Khan, A. S. A., Nugroho, T. C., Wardani, A. E., & Ramadhan, M. N. (2025). Pelayanan publik inklusif di era digital: Studi aksesibilitas website pemerintah daerah bagi penyandang disabilitas. PENA BANGSA: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif, 1(2), 27–43. https://doi.org/10.69616/pb.v1i2.307

Nugroho, R. (2022). Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 18(1), 45–60.

Rusdy, & Flambonita. (2024). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah.

Sumarhaeti, H. (2025). Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cianjur. Journal of Indonesian Rural and Regional Government, 9(2).

Wahyuni, S., & Kurniawan, T. (2023). Tata kelola data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jurnal Borneo Administrator, 19(1), 1–18.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian.