Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai status hukum dan hak penolakan ahli waris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata memberikan kebebasan penuh kepada ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada kepastian pembagian yang telah ditentukan secara syariat. Perbedaan ini mencerminkan dasar filosofis masing-masing sistem hukum, yaitu kebebasan individu dalam KUHPerdata dan keadilan distributif dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua sistem ini penting dalam praktik pewarisan di Indonesia yang menganut pluralisme hukum. KUHPerdata berakar pada prinsip kebebasan individu dan rasionalitas hukum Barat, sedangkan hukum Islam berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan dan keadilan yang bersifat transendental. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum pluralistik, pemahaman terhadap kedua sistem ini menjadi sangat penting, terutama dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan masyarakat dengan latar belakang hukum yang berbeda.

Penolakan Ahli Waris, Hukum Perdata, Hukum Islam.

Buku

Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2018)

Atikah Rahmi, Chairunnisa, Hukum Waris Perdata (Medan: UMSU Press, 2024)

Azhari, Fathurrahman, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU), 2015)

Dwi Ratna Kartikawati, Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana)

Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam (Surabaya: Pustaka Radja, 2016)

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Saebani, Beni Ahmad. “Metode Penelitian.” Bandung: CV Pustaka Setia, 2024.

Jurnal

Abd. Holik, ‘Pelimpahan Hutang Terhadap Ahli Waris’, Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7 (2025), 84–95

Bhisma Dzaky dan Al Qodar Purwo sulistyo, ‘Kedudukan Hukum Cucu Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia’, Judge : Jurnal Hukum, 6 (2025), 1378–90

Dwiani Rohlya Rahmatun dan Sahruddin, ‘Hak Penolakan Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Kompilasi Hukum’, Private Law Universitas Mataram, 5 (2025), 574–84

Ida Kurnia,Rizqy Dini Fernandha, Filshella Goldwen, ‘PROSEDUR PELEPASAN SEBAGAI AHLI WARIS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN’, Jurnal Serina Abdimas, 2 (2024)

Luya Indri Romauli Marbun,Edy Ikhsan, Maria Kaban, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Penolakan Ahli Waris Penjual Yang Menimbulkan Wanprestasi Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan No.648/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr)’, UNES Law Review, 6 (2024), 12681–86

Meidezella,Dwi Wahyuni, Ali Munib, ‘Status Nasab Dan Hak Waris Anak Sumbang Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam’, Policy and Law Journal, 2 (2025), 104–16

Muhammad Agung Ilham Affarudin, Darmawan, ‘Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Maslahah Mursalah)’, Al-Qanun : Jurnal Pemikiran Dan Pembaruhan Hukum Islam, 242 (2021), 386–416

Muhammad Dino Ananda dan Muhammad Ihsan, ‘Kedudukan Ahli Waris Dalam Tanah EKS-HGU Di Kelurahan Sari Rejo Menurut Hukum Islam’, PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU (SENADIMU), 2 (2025)

Nurul Miqat, Muhammad Ikbal, Adfiyanti Fadjar, et al, ‘TheValidity of Marriage Agreement Regarding Properties in Unregistered Marriages’, Yustisia, 10 (2021), 291–305

Nurul Miqat dan Farida Patittingi, ‘THE RIGHTS OF LAND IN MARRIAGE AGREEMENT ACCORDING TO THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 69 / PUU-XIII 2015 BASED ON THE CUSTOMARY LAW PERSPECTIVE’, Yustisia, 7 (2018), 98–108

Ribka Vleotri,Thea Farina, Ivans Januardy, ‘Kajian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Yang Meniadakan Hak Ahli Waris (Studi Kasus Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk)’, Innovative: Journal Of Social Science Research, 5 (2025), 3677–3696

Riva Rachmi Kusumah,Yuli Purnomo, Atoillah, ‘TINJAUAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG MENGUNDURKAN DIRI SABGAI AHLI WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Pengadilan Agama Indramayu Nomor. 4698/Pdt.G/2022/PA.IM’, Jurnal Yustitia, 11 (2025), 299–247

Siti Nurhasanah, Nurul Miqat, Moh Saleh, ‘PERLINDUNGAN HUKUM HARTA PERKAWINAN MELALUI PERJANJIAN KAWIN’, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2 (2025)

Warda Zakiya, et al, ‘Perbandingan Antara Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Tentang Penolakan Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris’, Al -Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3 (2025), 4549–57

Yolanda Theresia Lubis, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau Bij Plaatsvervulling Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, 2 (2022)

Yuli Purnomo, Atoillah, Riva Rachmi Kusumah, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengundurkan Diri Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 4698/Pdt.G/2022/PA.IM)’, Jurnal Yustitia, 2022, 229–47

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.