Penguasaan tanah tanpa hak merupakan salah satu bentuk sengketa pertanahan yang sering terjadi dalam masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah yang sah. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak serta bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat penguasaan tanah tanpa hak di Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penguasaan tanah tanpa hak dalam kasus yang diteliti telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Penguasaan yang pada awalnya didasarkan pada izin tinggal dari pemilik lama berubah menjadi penguasaan tanpa hak ketika pihak penghuni tetap mempertahankan penguasaan tanah meskipun telah diminta oleh pemilik sah untuk mengosongkan objek sengketa. Berdasarkan hasil penelitian, pemilik tanah telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan tujuan agar pihak yang menguasai tanah tanpa hak bersedia mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada pemilik yang sah. Namun, hingga penelitian ini dilakukan, sengketa tersebut masih dalam proses penyelesaian dan belum mencapai kesepakatan. Apabila upaya mediasi tidak menghasilkan penyelesaian, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur pengadilan guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah.

Penguasaan Tanah Tanpa Hak, Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Pertanahan, Perlindungan Hukum, Mediasi.

Buku

Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003.

Arba, Dr. H.M., Hukum Agraria Indonesia, Edisi Keen (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) https://books.google.co.id/books?id=ZdgrEAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Dr. Holijah, Studi Pengantar Ilmu Hukum, ed. by Rizal, Edisi Pert (Jakarta: Kencana : Prenadiamedia Group, 2021) https://www.google.co.id/books/edition/Studi_Pengantar_Ilmu_Hukum/xxBNEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=R.+Soeroso+Pengantar+Ilmu+Hukum&pg=PA126&printsec=frontcover

Nugroho, Sigit Sapto, Mohamad Tohari, and Mudji Rahardjo, Hukum Agraria Indonesia, ed. by S.Haq. Hilman and Farkhani (Solo: Pustaka Iltizam: Perum Gumpang Baru, 2017), II

Saebani, Beni Ahmad, ‘Metode Penelitian’ (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024)

Santoso, Urip, Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Edisi Pert (Depok: Kencana : PT Kharisma Putra Utama, 2017) https://books.google.co.id/books?id=BhZNDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false

Santoso, Urip, Perolehan Hak Atas Tanah (Jakarta: Kencana : PT Kharisma Putra Utama, 2015) https://books.google.co.id/books?id=XstADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003)

Jurnal

Alkap, Kelvin Alfarizi, ‘Penguasaan Tanah Tanpa Hak Di Kota Jambi’, ZAAKEN : Jurnal of Civil and Business Law, 3 (2022), 285–98

Aninditya, Hanung, R.Suharto, and Sukirno, ‘Akibat Hukum Mendirikan Bangunan Tanpa Izin Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain’, Dipenogoro Law Jurnal, 5 (2016), 1–13

Khairandy, Ridwan, ‘Unsur Kesalahan Dalam Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata’, Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, 24 (2012), 456–70

Malau, Masnida, Yuniar Rahmatiar, and Abas Muhamad, ‘Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata’, Binamulia Hukum, 12 (2023), 280

Moertiono, R. Juli, ‘Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak’, Jurnal Ilmiah METADATA, 2 (2020), 1–21

Prianto, Agung Tunggal, and Marjan Miharja, ‘Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak’, IBLAM Law Review, 2024, 86–99

Ratna, Laily, and Argo Satriyo Santoso, ‘Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Milik Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Ptsl )’, Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan, 8 (2021), 34–46

Sahlan, Rusli Ayyub, Armin.K, and Abraham Bekka, ‘PENERAPANPENGGUNAANHAKATASTANAHUNTUKINDUSTRI DI PROPINSI SULAWESITENGA’, Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 10 (2022), 585–606

Sari, Dewi Kemala, and Adiguna Kharismawan, ‘Eksistensi Hak Pengelolaan Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja Di Kota Palu DanKabupatenDonggala’, Jurnal Media Hukum, 13 (2025), 143

Sitorus, Oloan, ‘Penataan Hubungan Hukum Dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria’, Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 2016, 1–11

Syakira, Farah, and Adlin Budhiawan, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Dalam Sengketa Hak Kepemilikan Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/Pn Mdn)’, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, 23 (2025), 288–97

Waluyo, Bing, ‘Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas WIjaya Kusuma, 24 (2022), 14–22

Warisle, Diyan Ricky, and Agus Sekarmadji, ‘Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Masyarakat Hukum Adat Tengger’, Jurist-Diction, 2 (2019), 2061–77

Yolanda Armelita, Devi, Abraham Kekka, and Dewi Kemalasari, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA’, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2 (2025), 157–66

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Sumber Lainnya

Setiawan, Kiki, ‘Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Perdata Indonesia Beserta Dasar Hukumnya’, KSP Legal Alert, 2026