Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab ganti rugi pemilik perusahaan tambang galian C terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemilik usaha pertambangan galian C memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap setiap kerugian yang muncul akibat aktivitas pertambangan, baik kerugian yang bersifat ekonomi maupun dampak terhadap lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat sekitar. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat diwujudkan melalui pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, melakukan perbaikan terhadap sarana atau fasilitas yang terdampak, melaksanakan upaya pemulihan lingkungan, serta memberikan kompensasi sesuai dengan hasil kesepakatan bersama masyarakat yang terkena dampak. Namun, dalam penerapannya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain rendahnya kesadaran perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukumnya, pengawasan pemerintah yang belum maksimal, serta proses penyelesaian sengketa antara perusahaan dan masyarakat yang masih belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan galian C serta pelaksanaan tanggung jawab perusahaan secara berkelanjutan guna mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak.

Tanggung Jawab Hukum, Ganti Rugi, Pertambangan Galian C

Buku

Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). Pengantar metode penelitian hukum. Rajawali Pers.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2018

Fuady, M. (2017). Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer. Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M. (2011). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana.

Mertokusumo, S. (2019). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Cahaya Atma Pustaka.

Muhammad, A. (2019). Hukum perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Rahmadi, T. (2019). Hukum lingkungan di Indonesia (Edisi ke-3). Rajawali Pers.

Salim, H. S. (2022). Hukum pertambangan mineral dan batubara. Sinar Grafika.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Sutedi, A. (2022). Hukum pertambangan. Sinar Grafika.

Jurnal

Agrona Renantera Prasetyo. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Di Lubang Bekas Pertambangan.” Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan 10, no. 3 (2021). https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58964/0.

Agus Lanini dan Ikhsan Syafiuddin. “Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela.” Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat / 4, no. 4 (2020): 701–7. https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/view/4114.

AHMAD YANI dan Any Suryani Hamzah. “Tanggungjawab Pengusaha Tambang Terhadap Kesehatan Masyarakat Akibat Dari Polusi Yang Ditimbulkan.” Private Law Universitas Mataram 3, no. 3 (2023). https://jurnal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/en/article/view/3423.

Almuhajir Haris,Safaruddin, Qamal. “Perubahan Lingkungan Fisik Akibat Dampak Aktivitas Tambang Galian C Di Kabupaten Barru.” Journal of Governance and Policy Innovation 3, no. 2 (2023). https://journal.intelekmadani.org/index.php/jgpi/article/view/471.

Almuhajir Haris. “Dampak Dan Tanggung Jawab: Kajian Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Dalam Pengelolaan Galian Golongan C.” Journal of Governance and Policy Innovation 4, no. 2 (2024). https://journal.intelekmadani.org/index.php/jgpi/article/view/645.

Era Ayunarti,Muhammad Rinaldy Bima, Syamsul Alam. “Aspek Hukum Audit Lingkungan Pelaku Bisnis Tambang Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa.” Legal Dialogica 1, no. 1 (2025). https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1612.

Insarullah, Irwansyah, et al. “Law Enforcement of Environmental Permit in Mining Management.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 343, no. 1 (2019). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/343/1/012070.

Muhammad Fahridzi,Kelvin Effriandi,Nelsi Deswita, Darwance. “Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Timah Terhadap Kewajiban Reklamasi Lahan Bekas Tambang Yang Menjadi Lokasi Wisata.” Prosiding Seminar Nasional Salingdidik 9, no. 1 (2022). https://prosiding.ubt.ac.id/index.php/salingdidik/article/view/96.

Muskibah Muskibah,Lili Naili Hidayah, Evalina Alissa. “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Kegiatan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Sarolangun.” Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 1 (2021). https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/421.

Novita Listyaningrum,Sukadi, Ni Luh Ariningsih Sari. “Analisis Hukum Terhadap Dampak Sosial Dan Lingkungan Dari Pertambangan Galian C Bagi Masyarakat Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.” Unizar Law Review 8, no. 1 (2025). https://ulr.unizar.ac.id/ulr/article/view/89.

Nurlaili Hurmayani dan Arief Rahman. “Pertanggungjawaban Secara Perdata Pemilik Lahan Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Pertambangan Galian C.” Private Law Universitas Mataram 1, no. 1 (2021): 27–34. https://jurnal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/en/article/view/2697.

Rosdian,Sulbadana, Agus Lanini. “Legal Reform on Rock Mining Governance: The Dual Liability Model For Protecting Environmental Rights in Palu–Donggala.” Administrative and Environtmental Law Review 6, no. 2 (2025): 121–32. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/aelr/article/view/4472.

Sri Rahayu dan Bunga Permatasari. “Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan.” Datin Law Jurnal 3, no. 1 (2022). https://www.ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/857.

Yumi Simbala, Djefry Welly Lumintang, Vecky Gosal. “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Wilayah Pertambangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 10, no. 2 (2024): 327–343. https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/368

Sumber Lainnya

Wawancara Bersama Bapak Afdil, Staf Keuangan PT. Palu Batu Madu, Rabu, 13 Agustus 2025.

Wawancara Bersama Bapak Agus Priyono , Bapak Kepala Desa Loli Saluran, Jumat, 15 Agustus 2025.

Wawancara Bersama Bapak Arlin, Pengawas Tambang PT. Balikpapan Ready Mix, Rabu, 13 Agustus 2025.

Wawancara Bersama Bapak Hardi, Masyarakat Setempat, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Wawancara Bersama Bapak Rifki, Marketing PT. Palu Batu Madu, Rabu, 13 Agustus 2025.

Wawancara Bersama Bapak Zainal, Masyarakat Setempat, Jumat, 15 Agustus 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).