Penggunaan visa wisata oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di luar negeri menjadi persoalan karena tidak sesuai dengan tujuan penggunaan visa serta berkaitan dengan ketentuan hukum keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pidana terhadap penyalahgunaan visa wisata oleh PMI yang digunakan untuk bekerja di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, serta didukung oleh data empiris dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan visa wisata untuk bekerja merupakan penyalahgunaan visa karena tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum pidana apabila dilakukan dengan sengaja dan terdapat keterangan yang tidak benar dalam proses memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai pemberian data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Penerapan ketentuan pidana tetap harus melihat dan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Dengan demikian, penyalahgunaan visa wisata dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan terbukti memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Visa Wisata, PMI, Pidana.

Buku

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Jurnal

Arjuna, Hendra, Irman Irman, Fithriatus Shalihah, Hasolan Mangiring Sinaga, Sucipta Rehendra Pery, Oksep Adhayanto, and Dewi Haryanti. “Pelindungan Hukum Bagi Masyarakat Kepulauan Riau Yang Bekerja Di Malaysia Dengan Visa Wisata.” Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 2 (2022).

Atika Ariyani Saraswati. “Prevention Strategy for Human Trafficking in the Issuance Process of The Republic of Indonesia Passport for Prospective Indonesian Migrant Workers.” Eduvest Journal of Universal Studies 4, no. 6 (2024):.

Brianta Petra Ginting. “Tinjauan Yuridis Pencegahan Pemberian Paspor Republik Indonesia Kepada Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Dengan Modus Berprofesi Sebagai Pelaut (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Tanjung Priok).” Syntax Idea 4, no. 10 (2022).

Dino, Fahrenzky, and Herlina Anita. “Optimalisasi Aturan Penerbitan Paspor Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Di Sektor Formal (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Tangerang).” Jurnal Of Law and Border Protection 2, no. 2 (2022).

Jesica Putri Injilia Wangko, Novriest Umbu Walangara Nau, and Christin H J de Fretes. “Peran Imigrasi Manado Dalam Mencegah Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural Ke Kamboja.” Jurnal Niara 17, no. 3 (2025).

Kristiadi, Elias Yulio, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (Februari,2022 10, no. 1 (2022).

Nugraha Akbar. “Penegakan Hukum Pidana Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Memberikan Data Yang Tidak Sah / Keterangan Yang Tidak Benar Dalam Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 126 Huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” Universitas Tanjungpura, 2021. Rizqy Claudya Novella Abdul and Abdul Kadir. “Efektivitas Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Untuk Bekerja Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” Jurnal Hukum Replik 7, no. 2 (2019).

Runturambi, Yosia Martin & Arthur Josias Simon. “Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Nonprosedural Sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan.” Jurnal Ilmiah Indonesia 9, no. 5 (2024).

Siswanto, Heni, and Monica Viny Angraini. “Kebijakan Sinkronisasi Ketentuan Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) Dengan Ketentuan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) Di Indonesia.” Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora 4, no. 4 (2026).

Tandean, Vanesa. “Penerapan Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim.” Lex Crimen IX, no. 2 (2020).

Tandirerang, Vanesia Bintang, Harits Dwi Wiratma, and Yeyen Subandi. “Peran Kantor Imigrasi Makassar Terhadap Penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Ke Malaysia Tahun 2024.” Jurnal Ilmiah Multidisiplin 4, no. 3 (2024).

Winata, Angelica Nathasya, Callista Alifia Wardhana, Christin Laurensia Setiawan, and Dwi Putra. “Pertanggungjawaban Administratif Dan Internasional Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Wisatawan Asing: Studi Kasus Dan Implikasi Terhadap Kedaulatan Negara.” Jurnal Ilmiah Hukum 4, no. 5 (2026).

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.