Pencemaran Sungai Ciliwung merupakan permasalahan lingkungan yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, menurunkan kualitas air, dan memengaruhi kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai. Aktivitas masyarakat di sekitar daerah aliran sungai menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji dalam upaya pengendalian pencemaran dan penyelesaian sengketa lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelesaian sengketa melalui pendekatan restorative justice terhadap dugaan kontaminasi perairan Sungai Ciliwung akibat aktivitas masyarakat serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait perlindungan lingkungan hidup serta keadilan restoratif yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa restorative justice berpotensi menjadi pendekatan pendukung dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui dialog, partisipasi masyarakat, pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan pencemaran, dan pemulihan fungsi ekologis sungai. Penerapannya perlu memperhatikan kerugian lingkungan, kepentingan masyarakat terdampak, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan pemulihan. Namun, penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dibedakan dari penyelesaian tindak pidana lingkungan karena kesepakatan para pihak tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat mendukung penyelesaian sengketa pencemaran Sungai Ciliwung apabila diterapkan sesuai dengan hukum positif, mengutamakan pemulihan lingkungan, dan tetap menjamin perlindungan kepentingan publik.

Keadilan Restoratif, Sengketa Lingkungan Hidup, Pencemaran Air, Sungai Ciliwung, Pemulihan Lingkungan Hidup.

Braithwaite, John. Restorative Justice & Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Hamilton, Mark. Environmental Crime and Restorative Justice: Justice as Meaningful Involvement. Cham: Palgrave Macmillan, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pali, Brunilda, Miranda Forsyth, dan Felicity Tepper, eds. The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice. Cham: Palgrave Macmillan, 2022.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated. New York: Good Books, 2015.

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Edisi ke-3. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Zulfa, Eva Achjani. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Bandung: Lubuk Agung, 2018.

Jurnal

Afriana, Anisa, dan S. Suhartono. “Corporate Criminal Liability in Environmental Crimes in Indonesia.” Jurnal Hukum Novelty 12, no. 2 (2021): 145–158. https://doi.org/10.26555/novelty.v12i2.17718.

Gunawan, Adi, Nadir Nadir, Abdul Wahab Syahroni, Gazali Gazali, dan Nuzulul Qurnain. “Restorative Justice as a Paradigm Shift in Indonesia’s Criminal Environmental Law Enforcement.” Jurnal Pembaharuan Hukum 12, no. 3 (2025).

Handayani, Budi. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kejahatan Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan Restoratif.” Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara 2, no. 1 (2024). https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.2483.

Kurniawan, Alfian Listya, dan Supanto. “Restorative Justice Approach to Enforcement in Environmental Crimes.” International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 10, no. 8 (2023): 455–466. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i8.5089.

Pujiyono, Pujiyono, Nur Rochaeti, dan Adi Bayu Airlangga. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Konsep Restorative Justice.” Pembaharuan Hukum Pidana 2, no. 2 (2019). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25037.

Silviana, Maria Pricilia, Hartiwiningsih, dan Lego Karjoko. “Fiqh al-Bī’ah and Restorative–Ecological Justice in Corporate Environmental Crimes.” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 24, no. 2 (2025): 397–419. https://doi.org/10.31958/juris.v24i2.16415.

Tarigan, Fransisco, Hartiwiningsih, Muhammad Rustamaji, Intan Baretta Nur Annisa, dan Matthew Marcellinno Gunawan. “The Rights of Victims of Environmental Crimes in Indonesia: Challenges for Legal Reform.” Journal of Law, Environmental and Justice 3, no. 2 (2025): 342–382. https://doi.org/10.62264/jlej.v3i2.130.

Trisa, Ufran Frans, dan Armindo D’Amaral. “Initiating the Utilization of Restorative Justice in Completing of the Environmental Crime Cases.” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 3 (2019): 671–687. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.1205.

Zulfa, Eva Achjani. “Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value.” Indonesia Law Review 1, no. 2 (2011): 33–43. https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.81

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699. Catatan: sudah dicabut oleh UU Nomor 32 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Catatan: peraturan ini mengatur DAS Citarum, bukan secara khusus DAS Ciliwung.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.