https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/issue/feed 2026-02-03T18:44:49+07:00 Dr. Dwi Afni Maileni, SH., M.H petita@journal.unrika.ac.id Open Journal Systems <p align="justify">PETITA is a journal managed by the Faculty of Law, Riau Islands University, Batam. PETITA is a publication for the dissemination of research results related to legal science as outlined in the form of articles. Articles published in PETITA are articles that are the result of research and have never been published in other journals. PETITA is published twice a year on July and Desember. <span>The journal registered in the CrossRef with Digital Object Identifier (DOI) </span><span>prefix 10.33373.</span></p><p><span>Please read these guidelines carefully. Authors who want to submit their <span>articles</span> to the editorial office of Jurnal PETITA should obey the writing guidelines. If the <span>articles </span>submitted is not appropriate with the guidelines or written in a different format, it will BE REJECTED by the editors before further reviewed. The editors will only accept <span>articles </span>that meet the assigned format.</span></p> https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/8675 2026-02-03T17:06:16+07:00 rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id david.pratama@pom.go.id nikolaus_1801622032@mhs.unj.ac.id

Penelitian ini membahas kepastian hukum atas kelalaian medis di Indonesia dengan menelaah kerangka regulasi yang tersebar dalam berbagai undang-undang, seperti UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, dan UU Perlindungan Konsumen. Permasalahan utama terletak pada disharmonisasi norma, tumpang tindih kewenangan lembaga, serta ketidakkonsistenan aparat penegak hukum dalam menilai unsur kelalaian (culpa), sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Penelitian ini juga menganalisis urgensi peninjauan ulang dan pembaruan hukum melalui harmonisasi regulasi, penguatan MKDKI, serta penegasan mekanisme penyelesaian sengketa medis, termasuk mediasi medis sebagaimana diperbarui dalam UU Kesehatan 2023. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan struktural, prosedural, dan substansial perlu dilakukan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa medis yang lebih prediktif, proporsional, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

2025-12-21T19:12:08+07:00 Copyright (c) 2025 PETITA https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/8909 2026-02-03T18:31:34+07:00 rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id ilhamdafattahkaloko@umrah.ac.id david.pratama@pom.go.id joeljo@mailbox.unideb.hu nikolaus_1801622032@mhs.unj.ac.id

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, sektor ini sering kali menjadi rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dan administrasi negara dalam mengatasi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus untuk menganalisis penerapan sistem e-procurement sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, penelitian ini mengkaji peran lembaga pengawasan, seperti KPK dan KPPU, dalam memastikan integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem e-procurement dapat meningkatkan transparansi, tantangan terkait infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kolaborasi yang kuat antara lembaga-lembaga pengawasan dan penguatan kapasitas hukum sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengadaan yang bersih dan akuntabel. Diperlukan upaya untuk memperkuat sistem hukum yang ada, meningkatkan integritas pejabat pengadaan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan lebih efisien, bebas dari korupsi, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan nasional.

2026-01-26T17:43:18+07:00 Copyright (c) 2026 PETITA https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/8944 2026-02-03T18:25:56+07:00 evifebrisartika98@fh.unrika.ac.id evifebrisartika98@fh.unrika.ac.id evifebrisartika98@fh.unrika.ac.id

Penelitian ini menganalisis efektivitas respons diplomatik Indonesia terhadap insiden penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan Malaysia di Selangor, yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum internasional. Tujuan utama kajian adalah untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada Malaysia serta menelaah fungsi diplomasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa antarnegara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji sumber hukum internasional, dokumen resmi, dan data sekunder lainnya. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia telah menempuh jalur diplomatik melalui penyampaian nota protes, pemberian pendampingan hukum oleh KBRI, serta intensifikasi komunikasi bilateral. Namun demikian, tanggapan Malaysia cenderung bersifat formalistik tanpa mencerminkan komitmen substantif terhadap prinsip akuntabilitas hukum. Kondisi ini menimbulkan implikasi negatif terhadap perlindungan HAM, kepercayaan publik, dan hubungan bilateral. Sebaliknya, respons yang lebih kooperatif dari Malaysia berpotensi memperkuat hubungan diplomatik dan menjamin perlindungan bagi pekerja migran. Studi ini menegaskan keterbatasan mekanisme diplomasi bilateral dalam menuntut akuntabilitas negara, serta pentingnya penguatan kerangka kerja sama internasional dalam penegakan HAM lintas batas negara.

2026-02-03T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2026 PETITA https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/8937 2026-02-03T18:36:16+07:00 elsasepriani@polteknas.ac.id

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Penyusunan Perda APBD tidak semata-mata bersifat teknokratis, melainkan memiliki dimensi hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang kuat karena ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep ideal penyusunan Perda APBD dalam perspektif hukum keuangan negara, mengkaji problematika normatif yang kerap muncul dalam praktik penyusunannya, serta menilai relevansi prinsip good governance sebagai parameter normatif dalam pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan penyusunan Perda APBD umumnya bersumber dari ketidakpatuhan terhadap tahapan prosedural, lemahnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta belum efektifnya mekanisme pengawasan dan sanksi administratif. Oleh karena itu, penyusunan Perda APBD harus diposisikan sebagai proses hukum strategis yang menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

2026-02-02T14:28:32+07:00 Copyright (c) 2026 PETITA https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/8736 2026-02-03T18:44:49+07:00 emaissmaa2346@gmail.com Binsarpanjaitan139@gmail.com mnikiseptiadi@gmail.com nitarianii0805@gmail.com ramadhinaekaputri@gmail.com rendykurniawan0852@gmail.com

Efektivitas Framework Convention on Artificial Intelligence (FCAI) masih menghadapi keterbatasan nyata dalam mengatasi disinformasi berbasis AI, sebagaimana terlihat pada Pilpres Taiwan 2024 ketika deepfake dimanfaatkan untuk membentuk persepsi publik serta mengancam hak-hak dasar. Walaupun ketentuan dalam konvensi mulai dari tuntutan transparansi hingga perlindungan hak asasi telah menyediakan landasan normatif yang kuat untuk menjaga integritas demokrasi, keberhasilannya tetap bergantung pada komitmen negara-negara dalam meratifikasi dan menerapkan standar tersebut secara konsisten di tingkat nasional. Kelemahan pada mekanisme pengawasan, penegakan sanksi, dan penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi menunjukkan bahwa kerangka ini masih memerlukan penguatan agar dapat menanggapi tantangan global yang cepat berkembang. Dalam konteks meningkatnya jumlah pengguna AI di seluruh dunia dan maraknya penyalahgunaan teknologi, termasuk propaganda deepfake di berbagai pemilu, urgensi ratifikasi FCAI termasuk oleh Indonesia menjadi semakin jelas. Tanpa adopsi dan implementasi yang luas, konvensi ini berpotensi tetap bersifat deklaratif tanpa dampak nyata. Karena itu, diperlukan reformasi yang mencakup audit terbuka, sanksi yang lebih tegas, serta mekanisme resolusi konflik yang kokoh untuk memastikan bahwa perkembangan AI dapat benar-benar digunakan untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin kedaulatan informasi, dan menjaga proses demokrasi agar tetap adil serta stabil.

2026-01-01T22:41:31+07:00 Copyright (c) 2026 PETITA