Restorative Justice Payung Hukum Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Konteks Keadilan

Abstract

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.
Penelitian ini melakukan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kecelakaan lalu-lintas berdasarkan restorative justice dalam hukum positif saat ini dan Eksistensi Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Di Kepolisian.
Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pembahasan mengenai norma hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.
Secara legal praktis “perdamaian” dapat dijadikan payung hukum dalam implementasi restorative justice di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas karena hal tersebut dikehendaki dan bisa diterima oleh para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas, penyelesaian secara restorative justice tersebut didukung oleh pendapat tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan DPRD, praktisi hukum (pengacara) dan akademisi, akan tetapi secara legal formal belum bisa.
Model perdamaian antara korban dan pelaku pada kecelakaan lalu lintas adalah melalui mediasi, penyidik hanya berpegang pada Pasal 235 ayat (1) dan (2) serta Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Diskresi Kepolisian, kemanfaatan hukum, keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pola keadilan restoratif dalam penanganan terhadap tindak pidana lalu lintas adalah hukum untuk manusia, hukum yang berperikemanusiaan, dengan mengedepankan hati nurani, kemanfaatan hukum dan keadilan.