Penyelesaian Konflik Tanah Adat Di Pulau Rempang Berbasis Pluralisme Hukum

Abstract

Konflik tanah adat di Pulau Rempang merupakan contoh nyata dari benturan antara kepentingan pembangunan nasional dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Konflik ini tidak hanya mencerminkan masalah legalitas tanah adat, tetapi juga memperlihatkan kegagalan sistem hukum dalam mengakomodasi pluralisme hukum yang diakui secara konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik ini melalui pendekatan yuridis normatif, dengan mengintegrasikan teori hukum, filsafat hukum, dan dogmatik hukum. Metode penelitian melibatkan analisis terhadap peraturan perundang- undangan, studi kasus konflik tanah di Pulau Rempang, dan pendekatan filosofis untuk memahami nilai-nilai keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengakuan hukum formal terhadap tanah adat sering kali bertentangan dengan hak historis masyarakat adat. Dalam kasus Pulau Rempang, mediasi berbasis adat dan pengakuan pluralisme hukum menjadi solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan nasional tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum yang inklusif untuk menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.