Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2023
Abstract
This study aims to evaluate the financial performance of the Bali Provincial Government through an analysis of the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for the period 2019 to 2023. This study was conducted using a quantitative descriptive method through the utilization of secondary data obtained from the official website of the Bali Provincial Government. The evaluation was carried out through the calculation of 6 financial indicators, namely: revenue budget variance, expenditure budget variance, regional financial independence ratio, expenditure efficiency ratio, regional financial dependency ratio, and decentralization degree ratio. The results of the study indicate that the achievement of financial performance in the analysis of revenue budget variance has not been able to exceed the revenue budget target, financial performance in the analysis of expenditure budget variance is good because regional spending can be managed well, the independence ratio has high criteria and has a delegative relationship pattern, the expenditure efficiency ratio shows fairly efficient criteria, the dependency ratio shows that it is still quite dependent on the central government, and the degree of decentralization shows very good criteria..
Keywords: financial performance, realization, budget, variance, ratio
Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bali melalui analisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada periode 2019 sampai dengan 2023. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui pemanfaatan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Pemerintah Provinsi Bali. Evaluasi dilakukan melalui penghitungan 6 indikator keuangan, yakni: varians anggaran pendapatan, varians anggaran belanja, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi belanja, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio derajat desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian kinerja keuangan pada analisis varians anggaran pendapatan belum dapat melampaui target anggaran pendapatan, kinerja keuangan pada analisis varians anggaran belanja termasuk baik karena belanja daerah dapat dikelola dengan baik, rasio kemandirian memiliki kriteria yang tinggi dan memiliki pola hubungan delegatif, rasio efisiensi belanja menunjukkan kriteria yang cukup efisien, rasio ketergantungan menunjukkan masih cukup bergantung pada pemerintah pusat, dan derajat desentralisasi menunjukkan kriteria yang sangat baik..
Keywords: kinerja keuangan, realisasi, anggaran, varians, rasio
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Alhabsi, R. H. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021.
Amanda, R. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung Analysis the Statement of Budget Realization for Measuring a Financial Performance on Government of Bandung City 2017 -2020. 2(1), 52–62.
Gunawan, S. E. (2018). ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA MALANG. 4(3), 329–345.
Handayani, S., Oktavia, M., Asep, P., Anwar, R., & Dwitara, H. Y. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Pemerintahan Di Kota Bekasi Tahun 2020-2022. 7.
Mahmudi. (2016). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Pasaribu, E., & Febriani, E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu : Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal. 15(1), 137–154.
Petra, B. A., & Sari, Y. P. (2021). Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat. 10(1), 84–88.
Rohmad, M. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. 1, 17–35.
Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. 7(1), 81–92.
https://bpkad.baliprov.go.id. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2025, jam 07.50 WIB
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Peraturan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
DOI: https://doi.org/10.33373/mja.v19i2.8668
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Office:
Department of Accounting Studies, Faculty of Economi and Bussines, Universitas Riau Kepulauan
unit F
Jl. Pahlawan No. 99, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam
Contact: (0778) 39275
e-mail: measurement@journal.unrika.ac.id