Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak asasi manusia (HAM) masyarakat pesisir dalam sengketa pengadaan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam perspektif hukum Indonesia. Pembangunan KEK Mandalika sebagai proyek strategis nasional di sektor pariwisata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan daya saing daerah, tetapi pada saat yang sama menimbulkan konflik agraria yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir sebagai kelompok rentan. Bagi masyarakat pesisir, tanah tidak hanya bernilai ekonomis, melainkan juga memiliki makna sosial, kultural, dan ekologis karena berkaitan dengan tempat tinggal, sumber penghidupan, akses ke laut, dan keberlanjutan komunitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia secara normatif telah memberikan dasar perlindungan HAM melalui instrumen konstitusi, hukum agraria, hukum HAM, hukum lingkungan, dan regulasi terkait pengadaan lahan, namun implementasinya belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif. Dalam praktik pengadaan lahan di KEK Mandalika ditemukan berbagai bentuk pelanggaran HAM, meliputi pelanggaran hak atas tanah, hak atas partisipasi, hak atas informasi, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas penghidupan, hak atas rasa aman, dan hak atas kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pelaksanaan hukum, jaminan partisipasi masyarakat yang bermakna, pemberian kompensasi yang adil, serta pemulihan hak masyarakat pesisir agar pembangunan pariwisata berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial, penghormatan HAM, dan keberlanjutan.

Perlindungan HAM, Masyarakat Pesisir, Pengadaan Lahan, KEK Mandalika, Hukum Indonesia

Buku

Aryanta, I, and Wayan Adi, Konflik Hukum Adat & Negara: Pergulatan Hukum, Budaya, Dan Wisata Pantai Melasti (Sleman: PT Dharma Pustaka Utama, 2026)

Halim, RUMAH DAN PERMUKIMAN DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL SUKU BAJO Dari Rumah Perahu Ke Konteks Perkotaan (Makassar: Arsy Media, 2026)

Richard, H, TEORI DAN PRAKTIK PENDAFTARAN TANAH (Berikut Contoh Draft Akta) (Jakarta: CV Cendekia Press, 2024)

Retraubun, Alex SW, Penataan Ruang Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil (Jakarta: Kamiya Jaya Aquatic, 2025)

Suparman Marzuki, Hak Atas Pembangunan Sebagai Hak Asasi Manusia (UNISIA, 2002)

Thamrin, Husni, Gelandangan Dan Pengemis Melitas Laju Kota (Bandung: Star Digital Publishing, 2026)

Wulandari, Lestari, Hukum Perjanjian Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal (Kontrak Investasi, Infrastruktur, Dan Pemberdayaan Lokal) (Bandung: Kramantara JS, 2025)

Yulianti, S. H. Rina, Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir (Semarang: Scopindo Media Pustaka, 2022)

Jurnal

Agustin Widjiastuti, Nafis Dwi Kartiko, ‘TATA KELOLA DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA GLOBALISASI INVESTASI: STRATEGI DAN TANTANGAN’, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 5 (2023), 1–19

Ali, Mohammad Mahrus, Zaka Firma Aditya, and Abdul Basid Fuadi, ‘Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu’, Jurnal Konstitusi, 17 (2021), 799–827

Bahri, Saeful, Analisis Yuridis Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2021, I

Bakker, Laurens, ‘Custom and Violence in Indonesia ’ s Protracted Land Conflict’, Social Sciences & Humanities Open, 8 (2023), 100624

Baskoro, Aji, ‘Negara Hukum Kesejahteraan Di Batas Pantai: Paradoks Perlindungan Negara Terhadap Masyarakat Pesisir Di Tengah Perubahan Iklim’, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 25 (2024), 5

Budi, Sri, Cantika Yuli, Muhammad Azizurrohman, and Risky Angga Pramuja, ‘Tourism-Driven Development : Evaluating the Benefits of the Mandalika Special Economic Zone Tourism-Driven Development : Evaluating the Benefits of The’, Cogent Social Sciences, 11 (2025)

Caraka, Rezzy Eko, Irwanda Wisnu Wardhana, Yunho Kim, Anjar Dimara, Prana Ugiana Gio, Maengseok Noh, and others, ‘Connectivity, Sport Events , and Tourism Development of Mandalika ’ s Special Economic Zone : A Perspective from Big Data Cognitive Analytics Connectivity , Sport Events , and Tourism Development of Mandalika ’ s Special Economic Zone : A Perspective From’, Cogent Business & Management, 10 (2023)

Earlene, Felishella, and Tundjung Herning Sitabuana, ‘Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM’, Tunas Agraria, 7 (2024), 144–61

Fauzi;, Violen Helianolita; Daniel Axel Gerrits; Elyshia; Talitha Ferina Aileen, and Rivaldo;, ‘Penggusuran Dan Hak Masyarakat Adat: Analisis Pelanggaran HAM Dalam Proyek Mandalika’, Nusantara : Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, 3 (2023), 1–17

Fristikawati, Yanti, ‘Legal Perspective of the Protection of Mangrove Forests in Mandalika from Tourism Activity’, Proceedings of the 2nd International Conference Changing of Business Law (ICOCLB 2024), 2025, 500–509

Gabrella Putri Tinyto Tatodi, Wulanmas A. P. G. Frederick, Arie Ventje Sendow, ‘TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS BEKAS TANAH NEGARA’, Lex Privatum, 15 (2025), 306–12

GP, M. N. Zola Lado SS., Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, and I Ketut Winaya, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Studi Kasus: Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)’, Business and Investment Review, 1 (2023), 35–44

Gunawan Widjaja, ‘KONFLIK DAN HARMONISASI REGULASI HAK ATAS TANAH LAUT: STUDI LITERATUR TENTANG PENATAAN WILAYAH PESISIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT’, Jurnal Salome : Multidispliner Keilmuan, 3 (2025), 167–86

Hasima, Rahman, ‘Penyuluhan Hukum Hak Atas Tanah Di Kawasan Pesisir Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe’, KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 (2023), 116

Irawan, Muhammad Ardian Fatiha, and Ridha Wahyuni, ‘Legal Protection for Coastal Communities Regarding the Issuance of Land Certificates for Sea Fence Construction Projects’, Academia Open, 10 (2025), 1–13

Jasmisari, Mutiara, ‘Analisis Konflik Warga Kuta Mandalika Dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Dalam Proses Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Dengan Menggunakan Alat Bantu Analisis Konflik Urutan Kejadian Dan Analogi Pilar’, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 4 (2022), 147

Luh, N I, and Ariningsih Sari, ‘PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT (DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM)’, Jurnal Unmas Mataram, 14 (2020), 439–45

Lukmanul Hakim, Aal, Martin Roestamy, Ilman Khairi, and Palahudin Palahudin, ‘Land Tenure and Agrarian Justice in Indonesian Special Economic Zones: A Juridical-Empirical Study Using Regulatory Impact Assessment Approach’, F1000Research, 14 (2025), 1190

Marsoan, Salim HS, Djumardin, ‘KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SIRKUIT MOTOGP DI KAWASAN KEK MANDALIKA’, Jurnal Education and Development, 9 (2021), 694–707

Mohammad Zamroni, and Rachman Maulana Kafrawi, ‘Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’, Perspektif Hukum, 2021, 52–73

Oka, Made, and Cahyadi Wiguna, ‘Mempertimbangkan Aspek-Aspek Non Legal Formal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali’, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 53 (2024), 249–60

Pemantau, Koalisi, and Pembangunan Infrastruktur, “ IF IT IS DETRIMENTAL TO COMMUNITIES , THEN WHAT IS DEVELOPMENT FOR ?”: THE HUMAN RIGHTS AND SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF THE MANDALIKA URBAN TOURISM AND, 2023

Ridho, M Zainul, ‘LAND DISPUTES BETWEEN THE COMMUNITY AND THE GOVERNMENT : DEVELOPMENT OF THE MANDALIKA SPECIAL ECONOMIC ZONE’, International Journal of Education Guidance (IJEG), 01 (2024), 26–31

Rizaldy, L Muhammad, and Muh Risnain, ‘The Implementation of Human Rights Protection in International Investment: A Study of the Protection of Landowners’ Human Rights in the Mandalika Special Economic Zone’, Mataram Journal of International Law, 3 (2025)

Safrin Salam, La Ode Muhammad Karim, Nuragifah Taheriah, Eko Azhar, Yusran, ‘PERLINDUNGAN HUKUM HAK BERMUKIM SUKU BAJO DI INDONESIA, SALAH SATU BENTUK IMLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA’, Bina Hukum Lingkungan, 8 (2024), 1–17

Sarang, Rikardus Kristian, and Abel Jiaripits, ‘Modernitas Dan Dislokasi Budaya: Studi Tentang Hilangnya Praktik Kearifan Lokal Pada Masyarakat Asmat’, Jurnal Masalah Pastoral, 13 (2025), 73–92

Septian, Rio, Intan Leliana, Achmad Haikal, Eddy Kusnady, and Gema Irhamdika, ‘Penggunaan Komunikasi Dalam Mengatasi Isu Ham Di Proyek Pembangunan Sirkuit Mandalika’, KOMUNIKASI : Jurnal Komunikasi, 15 (2024), 18–25

Sirwan Yazid Bustami, Alfian Hidayat, Kurnia Zulhandayani Rizki, Mega Nisfa Makhroja, ‘Politik Pembebasan Lahan Dan Ekspansi Industri Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat’, Prosiding Seminar Nasional Sosial Dan Humaniora LPPM Universitas Mataram, 1 (2024), 167–86

Wardana, Agung, and Dzaki Darmawardana, ‘Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis Nasional’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 54 (2024)

Wardana, Azna Abrory, Imam Koeswahyono, Iwan Permadi, and Ngesti Dwi Prasetyo, ‘Legal Contradictions in Land Acquisition for Community-Based Tourism Villages in Indonesia’, E-Journal of Tourism, 2025, 238–55

Widodo Dwi Putro, Amiruddin, Sudiarto, ‘MANDALIKA LAND EVICTION: BEHIND THE LARGE-SCALE INVESTMENT IN MANDALIKA’, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 9 (2021), 45–53

Winengan, ‘Capitalization of Tourism Development Policy In Lombok West Nusa Tenggara Indonesia’, Jurnal Ilmiah PEURADEUN, 7 (2019), 533–50

Wiryani, Fifik, and Mokhammad Najih, ‘The Criticism of Land Procurement Law to Improve Landowners Welfare in Indonesia’, Sriwijaya Law Review, 5 (2021), 175–91

Sumber Lainnya

Rachmad Safa’at, Dwi Yono, ‘PENGABAIAN HAK NELAYAN TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR’ (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017), pp. 40–60

Rahadian Dikara, ‘POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH’, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017, 1–59

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542).