Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis atau penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri berdasarkan hukum positif yang berlaku dan untuk mengetahui terkait pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban tindak pidana serta penerapan sanksi hukum perbuatan tindak pidana main main hakim sendiri/eigenrichting dalam Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 170 merupakan undang-undang yang mengatur tentang hukuman terhadap kekerasan bersama-sama di muka umum dan Pasal 351 KUHP lama mengatur tentang hukum penganiyaan dapat dikaitkan dengan tindakan sewenang-wenang masyarakat terhadap individu yang dianggap bersalah termasuk ketika tindakan tersebut mengakibatkan korban terluka, meskipun tindakan main hakim sendiri yang terjadi karena kesalahpahaman tetap memilik konsekuensi hukum yang berlaku secara sah. Pertimbangan hakim dalam memutuskan belum mencerminkan asas kepentingan terbaik untuk dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban. Putusan Pengadilan Palu Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pal terhadap Para Terdakwa menetapkan hukuman, namun terdapat perbedaan dalam tingkat keberatan hukuman dalam kasus tersebut. Penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri perlu diperhatikan dan ditinjau dengan seksama mengingat sanksi yang diberikan kepada para pelaku memberatkan dan tidak mencerminkan ringannya tindakan kekerasan yang dilakukan.

Penegakan Hukum, Putusan Hakim, Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Main Hakim Sendiri/Eigenrichting.

Buku

Achmad Ali. (2002). Keterpurukan hukum di Indonesia. Ghalia Indonesia.

Amrani, H., & Ali, M. (2015). Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan. Rajawali Pers.

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Storia Grafika.

Laksana, I. G. N. D., dkk. (2017). Buku ajar sosiologi hukum. Pustaka Ekspresi.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana.

Mulyadi, L. (2007). Hukum acara pidana. Citra Aditya Bakti.

Saleh, R. (1981). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua dasar dalam hukum pidana. Aksara Baru.

Wirjono Prodjodikoro. (2021). Asas-asas hukum pidana Indonesia. PT Eresco.

Zainuddin Ali. (2007). Sosiologi hukum. Sinar Grafika.

Jurnal

Lestari, T. Y., Hayati, A. A. S., & Friskanov, I. S. (2022). Sosialisasi hukum tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap cyberbullying di SMAN 1 Palu. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(4).

Malik, A. A., Reihan, A., & Hosnah, H. A. U. (n.d.). Tinjauan yuridis terhadap tindakan main hakim sendiri dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat.

Nur, A., Thalib, H., & Bima, M. R. (2021). Penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan ketentuan minimum khusus. Journal of Lex Generalis (JLS), 2(7).

Nur, R., Bakhtiar, H. S., Santosa, P. I., & Mardin, N. (2022). Reformulation of the recidivist concept in the juvenile criminal justice system in Indonesia. Jurnal Hukum Volkgeist, 7(1), 16–21.

Rasubala, J. A. (2025). Penegakan hukum main hakim sendiri (eigenrichting): Studi kasus tindak pidana penganiayaan dan pembakaran terhadap seorang wanita di Kota Sorong. Lex Privatum.

Syaputra, R., & Erdianto. (2015). Penegakan hukum terhadap kasus perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 1(1).

Utami, F. F., & Achmad, A. N. I. (2023). Penegakan hukum bagi debt collection fintech lending ilegal yang berimplikasi tindak pidana. Wajah Hukum, 7(1).

Sumber Lainnya

Supianto, E. (2014). Tinjauan kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana (Skripsi). Universitas Hasanuddin, Makassar.

Welly, S. K. (2014). Street justice masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Kota Pontianak (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).