Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Para pihak diberikan keleluasaan dalam mengajukan alat bukti, baik berupa dokumen, keterangan ahli, maupun bukti ilmiah lainnya, tanpa terikat secara ketat pada hukum acara perdata. Namun demikian, fleksibilitas tersebut juga menimbulkan tantangan, khususnya terkait standar pembuktian dan kekuatan mengikat hasil kesepakatan yang dicapai. Selain itu, peran mediator atau pihak ketiga menjadi sangat penting dalam menilai dan memfasilitasi pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas para pihak serta mediator agar proses pembuktian dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi yang secara khusus mengatur sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, termasuk penetapan standar minimal pembuktian dan pedoman penilaian bukti ilmiah.

Pembuktian Hukum, Sengketa Lingkungan, Hukum Lingkungan.

Buku

Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2018)

Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015)

Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, Edisi 2 (Jakarta: Kencana, 2022)

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Musahib, Abd Razak, Ardini S Raksanagara, M Bahtiar Ubaidillah, Hesti Dwi Astuti, Manotar Tampubolon, and Mansur Jufri, Hukum Lingkungan (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022)

Jurnal

Agnes Grace Aritonang, ‘PERAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP’, Crepido, 3 (2021)

Agus Lanini dan Ikhsan Syafiuddin, ‘Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela’, Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat /, 4 (2020), 701–7

Andie Hevriansyah,Anna Erliyana, Audrey G Tangkudung, ‘PERAN KLHK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN’, ADIL: Jurnal Hukum, 12 (2021)

Ardiansyah, Aldizar Fikri, Mohamad Rifqi Rizqathallah, and Rafi Rangga Saputra, ‘Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan’, Media Hukum Indonesia (MHI), 2 (2024), 197–204

Aurelya Tetania Resti Ramadhani,Lauddin Marsyuni, Andi Risma, ‘Prinsip Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia’, Legal Dialogica, 1 (2025), 73–88

Diah Ayu Rachma, Aditya Mochammad Triwibowo, ‘Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Kajian Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT. BNA Jo. Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO’, Jurnal Yudisial, 16 (2023), 103–20

Elisabeth Septin Puspoayu,Hanum Selsiana Bella, Arief Rachman Hakim, ‘Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak Di Wilayah Teluk Balikpapan’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25 (2018), 560–80

Fence Wantu,Mohamad Hidayat Muhtar, Mutia Cherawaty Thalib, ‘EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA’, Bina Hukum Lingkungan, 7 (2024), 267–89

Haryadi, Prim, ‘Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia’, Jurnal Konstitusi, 14 (2017), 125–50

Insarullah, Irwansyah, et al, ‘Law Enforcement of Environmental Permit in Mining Management’, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 343 (2019)

Mualifah Mualifah,Muhammad Jailani, M. Faisal, ‘Sistem Pembuktian Perkara Pelanggaran Hukum Lingkungan Keperdataan’, JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA, 9 (2023)

Muhammad Abduh, ‘Non-Litigasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan Di Indonesia’, Jurnal Hukum Statuta, 3 (2024), 457–63

Nor Alfisyahr, ‘Prinsip Strict Liabilty Dalam Penyelesaian Sengketa Pecemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan : Studi Kasus PT Newmont Minahasa Raya’, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 6 (2025), 1–18

Novy Yandari Nurlaily dan Agus Supriyo, ‘Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup’, Legalitas: Jurnal Hukum, 3 (2022), 161–207

Paulus Wisnu Yudhoprakoso dan Yanti Fristikawati, ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Penambangan Nikel: Masalah Perizinan Dan Pelindungan Lingkungan’, JURNAL GLORIA JUSTITIA, 4 (2024), 158–75

Rahmah Marsinah, ‘PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF, PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN ATAU MELALUI PENGADILAN DAN PENYIDIKAN ATAS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP’, Jurnal Mahkamah Keadilan, 1 (2023)

Rosdian,Sulbadana, Agus Lanini, ‘Legal Reform on Rock Mining Governance: The Dual Liability Model For Protecting Environmental Rights in Palu–Donggala’, Administrative and Environtmental Law Review, 6 (2025), 121–32

Saputra, Harmedi Yulian, Nurhasan Syah, Indang Dewata, Abdul Razak, Skunda Diliarosta, and Aulia Azhar, ‘Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Urbanisasi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Lingkungan : Literatur Review’, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2 (2024), 920–26

Vera Rimbawani Sushanty, ‘Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Sebagai Upaya Pemulihan Dampak Kerusakan Lingkungan’, JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM, 7 (2020), 27–35

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1794 K/Pdt/2004.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651 K/Pdt/2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).