Kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Tindakan pembunuhan massal, penyiksaan, pemerkosaan, pembakaran permukiman, dan pengusiran paksa yang dilakukan secara sistematis menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana individu berdasarkan hukum pidana internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Individual Criminal Responsibility terhadap kejahatan genosida etnis Rohingya dalam perspektif Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Statuta Roma Tahun 1998, Konvensi Genosida Tahun 1948, berbagai instrumen hukum internasional, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Individual Criminal Responsibility memberikan dasar hukum bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk menuntut individu yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kejahatan genosida tanpa membedakan jabatan atau kedudukan pelaku. Penerapan prinsip tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan yurisdiksi karena Myanmar belum meratifikasi Statuta Roma, kesulitan pembuktian unsur dolus specialis, keterbatasan akses investigasi, serta minimnya kerja sama dari pemerintah Myanmar. Penguatan kerja sama internasional, efektivitas mekanisme pembuktian, dan dukungan politik masyarakat internasional diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip Individual Criminal Responsibility dalam mewujudkan akuntabilitas hukum, mengakhiri impunitas, dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan genosida.

Individual Criminal Responsibility, Genosida, Etnis Rohingya, Mahkamah Pidana Internasional, Hukum Pidana Internasional.

Buku

Diantha, I Made Pasek. Hukum Pidana Internasional: Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional. Jakarta: Kencana, 2017.

Kartiko, Achmad, M. Ya’kub Aiyub Kadir, and T. Meldi Kesuma. Dilema Rohingya: Antara Kedaulatan Negara Dan Kemanusiaan. Banda Aceh: USK Press, 2025.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.

Mufty, Abdul Malik, and Nur Sri Maryam. Hukum Pidana Internasional. Tahta Media Group, 2025.

Muladi, and Diah Sulistyani. Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal. Bandung: Alumni, 2021.

———. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility). Bandung: Alumni, 2023.

Renggong, Ruslan, and Dyah Aulia Rachma Ruslan. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2021.

Sirait, T. Mangaranap. Hukum Pidana Internasional Dan Perkembangannya. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Syam, Roqiyul Ma’arif. Krisis Rohingya: Akar Konflik Dan Pelanggaran Hak Substantif Rohingya Perspektif HAM Universal. Yogyakarta: Samudra Biru, 2024.

Jurnal

Ainiyah, Fikroh, and Efa Kusmalasari. “Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.” Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial 2, no. 1 (2024): 369–81. https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1717.

Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. “Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional.” E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha 3, no. 2 (2020): 166–76. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28849.

Berek, Adrianus, Julita Fuka, Leonarda Luisa Seran, Ikson Banfatin, Kornelia Tsu, Lusiana Mali, and Yohanis Kristianus Tampani. “Diaspora Rohingya Dan Tantangan Adaptasi Budaya Di Negara-Negara Penerima.” Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS 4, no. 1 (2026): 85–92. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/sosial.v4i1.1505.

Fadilah, Fatma Putri, Moh. Akmal Taris Hakim, Fyo Akbar Putra Frefy, and Ridha Wahyuni. “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar: Perspektif Responsibility to Protect Concept.” MHI: Media Hukum Indonesia 2, no. 3 (2024): 247–53. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11663887.

Heriyanto, Heri, Nuchraha Alhuda Hasnda, and Rida Ista Sitepu. “Krisis Pengungsi: Normatif Dan Praktis Penanganan Pengungsi Masyarakat Etnis Rohingya Myanmar Di Indonesia.” Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 5, no. 3 (2023): 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v5i3.137.

Lestari, Puja Ayu, and Ahmad Wahyu. “Perlindungan Pengungsi Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Dalam Negeri.” SISH: Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora 2, no. 02 (2025): 89–93. https://doi.org/10.58812/sish.v2i02.345.

Madani, Putu Ika Asri, and Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi. “Kewajiban Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional.” Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 1 (2025): 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.1744.

Mangku, Dewa Gede Sudika. “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar.” Perspektif Hukum 21, no. 1 (2021): 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.14.

Putra, Yoga Pratama. “Upaya Resolusi Konflik Rohingya Tahun 2020-2021 Mellui Pendekatan Model Segitiga Kepuasan.” Jurnal Globalisasi Dan Luar Negeri 1, no. 1 (2024): 1–18. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/gfa/article/view/10114.

Rahmi, Elda Maisy, and Rahmiati. “Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional.” Journal of Law and Government Science 8, no. 1 (2022): 1–9. https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jlgs/article/view/2079.

Rifani, Arivia. “Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya Dalam Krisis Kemanusiaan Yang Terjadi Di Myanmar Pada Tahun 2017 Dari Perspektif Hukum Internasional.” JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 5, no. 3 (2025): 2281–92. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4100.

Rosyid, Moh. “Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar.” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 3 (2019): 613–35. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190.

Sopamena, Chairussani Abbas. “Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh.” Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan 7, no. 2 (2023): 85–115. https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1927.

Wulansari, Irma, Dela Marsela, and Zaenudin. “Keberadaan Hukum Pidana Internasional Dalam Menanggapi Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya Di Myanmar.” SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2026): 256–61. https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.v3i2.6940.

Yuliartini, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Tindakan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.” Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma 21, no. 1 (2019): 38–46. https://doi.org/10.51921/c23fzw44.

Sumber Lainnya

Auli, Renata Christha. “Kejahatan Genosida Dalam Konteks Hukum Internasional.” Hukum Online, 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3/.

BBC News Indonesia. “Bertanya Kepada Warga Rohingya Di Bangladesh - Mengapa Mengungsi Dari Myanmar Hingga Tiba Di Indonesia?” BBC News Indonesia, 2024. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxrrlqzr2lxo.

Iskandar, and Muhammad Rosyid Ridho. “Penyelesaian Konflik Diskriminasi Etnis Rohingnya Dimasa Transisi Pemerintahan Myanmar,” 2022. https://jdih.dprd.bandung.go.id/artikel/detail/924.

Peraturan Perundang-Undangan

Charter of the United Nations, 26 June 1945, 1 U.N.T.S. XVI, entered into force 24 October 1945.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948, 78 U.N.T.S. 277, entered into force 12 January 1951.

International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on 16 December 1966, 999 U.N.T.S. 171, entered into force 23 March 1976.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted on 16 December 1966, 993 U.N.T.S. 3, entered into force 3 January 1976.

Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on 17 July 1998, 2187 U.N.T.S. 90, entered into force 1 July 2002.

Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations General Assembly on 10 December 1948, Resolution 217 A (III).