Kedudukan notaris sebagai pejabat umum mencakup kewenangan membukukan perjanjian di bawah tangan dalam buku khusus. Dalam praktiknya, ketika terjadi sengketa antara para pihak, notaris kerap ditarik sebagai tergugat dan dimintai pertanggungjawaban atas pencatatan tersebut, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Cbi dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Dps. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan keadilan bagi notaris dalam sengketa perjanjian di bawah tangan yang dibukukan dalam buku khusus. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan terhadap kedua putusan tersebut dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi notaris bersifat preventif dan represif untuk mencegah keterlibatan notaris dalam sengketa para pihak. Keadilan bagi notaris diwujudkan dengan tidak menempatkan notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab atas isi maupun sengketa perjanjian di bawah tangan, karena kewenangan notaris terbatas pada pencatatan atau pembukuan dokumen tersebut.

Perlindungan Hukum Notaris, Perjanjian di Bawah Tangan, Buku Khusus.

Buku

Adjie, H. (2017). Kebatalan dan pembatalan akta notaris. Refika Aditama.

Adnan, I. M., Hamim, S., & Ramon, T. (2016). Hukum bisnis. Trussmedia Grafika.

Ali, Z. (2011). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar metode penelitian hukum. PT RajaGrafindo Persada.

Dewi, S., & Diradja, R. M. F. (2011). Paduan teori dan praktik notaris. Pustaka Yusticia.

Efendi, J. (2018). Metode penelitian normatif dan empiris. Prenada Group.

Gayo, A. A. (2020). Notaris (perspektif pengawasan, pendidikan dan perbuatan pidana). Balitbangkumham Press.

Hartono, S. (1994). Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20. Alumni.

Ibrahim, J. (2005). Teori dan metode penelitian hukum normatif. Bayu Media Publishing.

Jaya, B. P. (2017). Pengantar ilmu hukum. Anak Hebat Indonesia.

Lumban Tobing, G. H. S. (1991). Pengaturan jabatan notaris. Erlangga.

Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Subekti, R., Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005

Sugiyono. (2009). Metodologi penelitian kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2015). Metode penelitian kombinasi (mix methods). Alfabeta.

Sulihandari, Hartanti, dan Nisya Rifiani. (2013). Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris. Jakarta: Dunia Cerdas.

Artikel Jurnal

Adrianto, N., & Sutrisno, E. (2026). Kajian hukum terhadap notaris melalui digitalisasi layanan hukum. Jurnal Hukum Lex Generalis, 7(4), 1–29. https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i4.4026

Anggraini, P. P., Hakim, N. R., & Fallah, R. F. (2026). Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di-waarmerking oleh notaris dalam perspektif kepastian hukum. Equality: Law and Social, 2(1), 42–52. https://doi.org/10.66618/159gb635

Azami, T., & Kustanto, A. (2025). Penerapan prinsip pacta sunt servanda dalam hubungan kontrak bisnis. SOSIO DIALEKTIKA, 10(2), 264–283. https://doi.org/10.31942/sd.v10i2.14826

Choirunnisa dan Abdul Halim, “Kajian Pemahaman Masyarakat terhadap Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan di Pengadilan”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 6, Nomor 1, 2022, https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.11259

Entin, Halim, A. N., & Ridwan, R. (2023). Tanggung jawab notaris atas dokumen di bawah tangan yang diberi tanda (waarmerking) yang tanda tangannya dipalsukan oleh para pihak. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(12), 5044–5052. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1889

Felisiane, C., & Latumeten, P. E. (2025). Keabsahan kesepakatan lisan dalam pembagian warisan: Studi kasus Putusan Nomor 18/PDT.G/2024/PN.MET. As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 7(3), 15–26. https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.7971

Hafiz, F., Tony, & Purba, H. (2025). Kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang telah didaftarkan pada buku khusus oleh notaris (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G./2019/PN Pya). Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4), 1–28. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.2206

Kano, M. F., & Yaqin, K. (2024). Sejauhmana tanggung jawab notaris terhadap surat di bawah tangan yang didaftarkan pada buku khusus notaris (waarmerking). Concept: Journal of Social Humanities and Education, 3(2), 111–116. https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1209

Miptahudin, B. S., Nurgiansah, T. H., & Suriaman. (2026). Konstitusionalisme digital: Reinterpretasi Pasal 28G UUD 1945 sebagai landasan perlindungan hak privasi di era disrupsi. Journal of Constitutional, Law and Human Rights, 2(1), 35–39. https://doi.org/10.57235/jclhr.v2i1.8115

Muaziz, Muhamad Hasan dan Achmad Busro, “Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”, Law Reform, Volume 11, Nomor 1, 2015, hlm. 74–84, https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15757

Mutriadi, Anto. “Implikasi Perdata terhadap Integritas Jabatan Notaris”. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm. 348–352. https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11135

Nasution, S. S., & Raihani. (2024). Peranan notaris terhadap kepastian hukum perjanjian di bawah tangan sebagai alat bukti perdata di pengadilan. WASAKA Critical Law Journals, 3(1), 193–203. https://doi.org/10.48171/qd4apg27

R, A., Rustan, A., & Iskandar Ichlas, R. (2026). Akibat hukum pembuatan akta oleh notaris di luar wilayah jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4), 1–16. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.2467

Rahayu, A., Yoserwan, & Fauzi, W. (2025). Legalitas pemanggilan dan pemeriksaan notaris oleh penyidik akibat tidak diterbitkannya surat balasan dari Majelis Kehormatan Notaris. Unes Journal of Swara Justisia, 9(1), 61–74. https://doi.org/10.31933/k5820e91

Rochman, M. F., Sudirman, & Umar, W. (2026). Analsis yuridis batas pertanggungjawaban notaris dalam sengketa akta autentik pada perkara perdata. Unes Journal of Swara Justisia, 10(1), 88–98. https://doi.org/10.31933/rym4qh09

Sutama, K. A. A., Kosasih, J. I., & Dharsana, I. M. P. (2026). Penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jurnal Impresi Indonesia (JII), 5(5), 2308–2316. https://doi.org/10.58344/jii.v5i5.7754

Syarofi. (2025). Perlindungan hukum notaris dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Pasal 17 huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Borneo Law Review, 9(2), 123–139. https://doi.org/10.35334/q2tff547

Tatwa, I. A. M. P., & Raditya, I. B. Y. (2026). Peran notaris dalam waarmerking surat perjanjian di bawah tangan sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 11(1), 77–90. https://doi.org/10.24843/AC.2026.v11.i01.p6

Yuliska, E. (2020). Perjanjian dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. Normative Jurnal Ilmiah Hukum, 8(1), 23–32.

Sumber Lainnya

Pangestu, B., Maskanah, U., & Suryana, C. (2026). Penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam melakukan pengesahan (waarmerking) terhadap akta di bawah tangan. Universitas Pasundan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.