Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Penelitian di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam)

Hamidi Hamidi

Abstract


The objectives of this research is to know how setup law on public procurement on goods/services, how the implementation of public procurement o and what are the barriers factors and alternative solutions in public procurement. The writing methods are normative and empirical methods. The result of this study are shown that Presidential Decree Number 16 Years 2018 as the legal arrangements for public procurement can be used as complete guidelines in the public procurement on goods/services; the implementation of the legal arrangements are not optimal yet; there is an overlap of job function and human resources competencies is not comply yet. The recommendation of this study are the implementation of Presidential Decree Number 16 Years 2018 will be effective since there is local regulations/Mayor Decree as a technical guidance to things that are still not regulated, so that the legal arrangements for the public procurement on goods/services can be used as complete guidelines in the public procurement; must develop the level of compliance in implementing or implementing the Presidential Decree and several other technical regulations; make a clear of job description and human resources competencies need to be improved.


Full Text:

PDF

References


Fakih, Mansour, 2001, Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hutchinson, Terry, 2002, Researching and Writing in Law, Law book Co, Sidney.

Idham, 2004, Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah, Penerbit Alumni, Bandung.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Penerbit Alumni Bandung

Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective), Penerbit Nusa Media, Ujung Berung, Bandung.

Lawrence M. Friedman, 2001, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction), Penerjemah oleh Wishnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa.

Lili Rasjidi dan I.B., Wyasa Putera, 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju.

Nadapdap, Binoto, 2009, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978. Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi, Penerjemah Rafael Edy Bosco, Jakarta: HuMa.

Simamora, Sogar, 2013, Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia. Wins & Partners Law Firm dan Lbj. Surabaya

Sugiyono, 2019. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D”, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 33);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012

Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, pada Bab V Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Lampiran I Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Langsung Secara Elektronik

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.20-25/99

Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.319/HK/XII/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Batam




DOI: https://doi.org/10.33373/jeq.v7i1.2885

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.