Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

Desriadi Desriadi

Abstract


Pembangunan nasional pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat di seluruh nusantara. Proses pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh, terus menerus dan berkesinambungan, pada kenyataannya belum merata pada setiap wilayah. Hal ini disebabkan pembangunan dilakukan secara terpusat dengan pola yang bersifat dari atas ke bawah (top-down). Pola perencanaan pembangunan terpusat (sentralisasi) yang bersifat (top-down) bukanlah suatu perencanan yang dapat sejalan dengan keinginan masyarakat, karena terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Pembangunan yang didasarkan atas aspirasi dari bawah keatas (bottom-up) oleh banyak para ahli dipandang lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan pada saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa, setiap daerah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan masing-masing daerah memiliki karakteristik geografis wilayah dan sumber daya yang berbeda. Proses perencanaan pembangunan antara lain melalui langkah – langkah sebagai berikut : 1. Program Politik; 2. Proses Teknokratik; 3. Proses Partisipatif; 4. Proses Bottom Up dan Top Down.


Keywords


perencanaan pembangunan, kesejahteraan.

Full Text:

PDF

References


Abe, Alexander. (2002). Perencanaan Daerah Partisipatif. Solo: Pondok Edukasi.

Adiyoso, Wingnyo. (2009). Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat. Surabaya: ITS Press

Conyers, Diana. (1994). Perencanaan sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: UGM Press

Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. (2006). Pengantar Manajemen. Jakarta: Prenada Media.

Huraerah, Abu. (2008). Pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat; Model dan strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.

Listyaningsih. (2014). Administrasi Pembangunan. Yogyakarta: Graha ilmu.

Makmur. (2009). Teori manajemen Stratejik. Bandung: PT.Refika Aditama.

Muluk, Khairul. (2007). Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: sebuah kajian dengan pendekatan berfikir sitem. Malang: Bayumedia Publishing.

Ndraha, Talizuduhu. (1990). Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Nawawi, Ismail. (2009). Pembangunan dan Problema Masyarakat. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Nasution, Zulkarnaen. (2009). Solidaritas dan Partisipasi Masyarakat desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis). Malang: UMM Press.

Riyadi, Bratakusumah dan Deddy Supriady. (2004). Perencanaan Pembangunan daerah, Strategi Menggali potensi dam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia.

Sanoff, H. (2000). Community Participation methods in design and planning. Brisbane: Jhon Wiley & Sons, Inc.

Syafrizal. (2015). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Taylor, M. (2003). Public policy in the commudity. New York: Palgrave Macmillan

Tjokroamidjojo, Bintaro. (1995). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Surat Edaran Bersama Bappenas-Depagri Tahun 2007 Tentang Teknis khusus Penyelenggaraan Musrenbang.

Surat Edaran Bersama Dirjen Bina Marga-Departemen Dalam Negeri No. 118/M.PPN/02/2006.050/224/SJ, Tanggal 14 Pebruari 2006 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Musrenbang.

Depdagri, Ditjen PMD, 1994. Panduan Operasional Pembangunan Desa. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.

Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perencanaan, pelaksanaan, Pembangunan dan pemanfaatan serta Pendayagunaan Kawasan Pedesaan. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 1996. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) Jilid 1-111 Jakarta: Dirjen PMD.

Perda Kabupaten Kuantan Singngi Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa.




DOI: https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1240

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Flag Counter

Web Analytics

View JTP Statistic

 

Office:

Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Riau Kepulauan

unit E

Jl. Pahlawan No. 99, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam

Contact: (0778) 39275

e-mail: jurnaltriaspolitika2017@gmail.com 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

In Cooperation with:                     Powered By: 

   

 

 

Lisensi Creative Commons

Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.