EFEKTIVITAS PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA BATAM

Yustinus Farid Setyobudi

Abstract


Dengan dibukanya kran pemekaran wilayah sejak era reformasi, banyak daerah otonom baru yang sudah pisah dengan daerah induknya. Tercatat pada orde baru hanya 27 provinsi, hingga saat ini ada 34 provinsi. Sejak berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 sebagai cikal bakal bagi daerah untuk memekarkan diri dari daerah induknya. Undang-Undang tersebut juga dianggap sebagai penguatan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dulu yang sangat sentralistik tapi sekarang daerah diberi keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan pemerkaran wilayah, khususnya Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau, sejak 2002 lepas secara administrasi dengan Provinsi Riau sebagai daerah induknya. Beberapa tahun yang lalu Kota Batam juga ada wacana untuk memekarkan wilayahnya, yang saat ini ada 12 Kecamatan, akan dimekarkan menjadi 16 kecamatan. Padahal dalam pelayanan publik, Kota Batam belum memerlukan daerah administrasi baru, yang dibutuhkan saat ini adalah corak Kota Batam itu sendiri. Selain itu masih banyak lagi permasalahan yang belum teratasi oleh pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 


Keywords


Efektivitas, Kinerja, Otonomi Daerah, Pemekaran.

Full Text:

PDF

References


Darwin, Muhadjir. (1996). Demokratisasi Birokrasi di Indonesia, Dalam Demokrasi Kontemporer, Editor Riza Noer Irfani. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dwiyanto, Agus Dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, 2002, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Marbun, B.N. (2005). Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita perkembangan Otda Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat ini. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Moleong, L.J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moningka, Shinta Bonita. (2018). Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon. Diunduh dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/5175 pada 28 September 2018.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D. Bandung: Alfabeta.

Sumarjo, Hendro. (2000). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Surakarta : USM.

Thoha, Miftah. (2003) Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007




DOI: http://dx.doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1467

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Flag Counter

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.