PEMERINTAHAN DAN BIROKRASI

Desriadi Desriadi

Abstract


Karl Marx states that bureaucracy is a parasitic and exploitative organization. Bureaucracy is an instrument for the powerful class to exploit other social groups of people (in their authority). Bureaucracy functions to maintain the privilege and status quo of the capitalist class. On the other hand, Hegel states that bureaucracy is a system created by the have class to deceive the lower classes to maintain and increase their own welfare. In this case bureaucracy becomes the scapegoat for all mistakes of the ruler toward the people. The whole mistakes of the ruler will finally come back to the bureaucracy which is only an instrument.

Hegel explains that bureaucracy is an institution which occupies a neutral organic position in a social structure and it functions as a link in a country in manifesting the general needs civil society which represents special needs. Hegel sees that bureaucracy is bridge created to link different kinds of needs of people and state. Therefore the role of bureaucracy is very significant in unifying the perceptions and perspectives among countries and people in order to avoid a chaos happen.

 

Keywords: governance, bureaucracy

 

KARL MARX mengatakan Birokrasi adalah Organisasi yang bersifat Parasitik dan Eksploitatif. Birokrasi merupakan Instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengekploitasi kelas sosial yang lain (yang dikuasai). Birokrasi berfungsi untuk mempertahankan privilage dan status quo bagi kepentingan kelas kapitalis. Dalam pandangan Marx yang berbeda dengan Hegel, birokrasi merupakan sistem yang diciptakan oleh kalangan atas (the have) untuk memperdayai kalangan bawah (the have not) demi mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam hal ini birokrasi menjadi kambing hitam bagi kesalahan penguasa terhadap rakyatnya. Segenap kesalahan penguasa akhirnya tertumpu pada birokrasi yang sebenarnya hanya menjadi alat saja.

HEGEL mengatakan Birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum, dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Hegel melihat, bahwa birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang dalam saat-saat tertentu berbeda. Oleh sebab itu peran birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antara negara (pemerintah) dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan.

 

Kata Kunci: pemerintahan dan birokrasi


Full Text:

PDF

References


Ali, Faried. 2011. Teori dan Konsep Administrasi. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Mustafa, Delly . 2014. Birokrasi Pemerintahan. Bandung, Penerbit Alfabeta.

Nawawi, Zaidan. 2013. Manajemen Pemerintahan. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Penerbit PT. Refika Aditama. Bandung.

_________________. 2013. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

_________________. 2015. Ilmu Administrasi, Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Pasolong, Harbani, 2013. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung. Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2014. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Wicaksonon, Kristian Widya. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta, Graha Ilmu.




DOI: https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.717

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Flag Counter

Web Analytics

View JTP Statistic

 

Office:

Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Riau Kepulauan

unit E

Jl. Pahlawan No. 99, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam

Contact: (0778) 39275

e-mail: jurnaltriaspolitika2017@gmail.com 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

In Cooperation with:                     Powered By: 

   

 

 

Lisensi Creative Commons

Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.